APKD dan HIPMAP Kendari Temui Bupati Bombana, Pertanyakan Status Sekda yang Membingungkan

KENDARI I Pintassatu.Com I – Asosiasi Pengawal Kebijakan Daerah (APKD) dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Poleang (HIPMAP) Kendari mendatangi Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta klarifikasi terkait kejelasan status Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, serta menyoroti carut-marut tata kelola pemerintahan akibat ketidakpastian kepemimpinan di lingkup Sekretariat Daerah.

Dalam  pertemuan tersebut, Bupati Bombana menegaskan bahwa dirinya yang secara langsung memerintahkan dr. Sunandar untuk tetap menjalankan tugas sebagai Pj Sekda, lantaran Sekda definitif, Man Arfa, masih dalam masa cuti sakit.

“Pak  Pj Sekda saya perintahkan tetap menjalankan tugas karena Sekda definitif sedang menjalani cuti sakit. Untuk bisa kembali bekerja, harus ada surat keterangan dari  dokter yang menyatakan bahwa beliau telah pulih,”  ujar Bupati di hadapan para perwakilan mahasiswa.

Namun, HIPMAP Kendari menyuarakan keprihatinan atas inkonsistensi yang terlihat di lapangan. Mereka mempertanyakan mengapa Sekda definitif yang dikatakan sedang dalam masa cuti, masih terlihat aktif  memimpin apel dan  berkegiatan di ruang Sekda.

“Kami mempertanyakan, apakah ini bentuk pembiaran terhadap hukum dan  aturan yang berlaku? Bagaimana mungkin seorang Sekda definitif yang sedang cuti tetap memimpin apel dan menempati ruangan kerjanya?” ungkap salah satu perwakilan HIPMAP.

Lebih jauh,  HIPMAP juga  menyoroti kebingungan administrasi yang terjadi. Mereka menemukan bahwa proses pencairan dana pemerintahan justru harus melalui Kesbangpol instansi yang kini dipimpin oleh  dr. Sunandar, yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Sekda.

“Jika Pak Man Arfa masih aktif,  kenapa proses pencairan dana diarahkan ke Kesbangpol? Ini menunjukkan betapa kacaunya tata kelola pemerintahan saat ini. Masyarakat butuh kejelasan, bukan kebingungan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua APKD, Andi Amil, dalam pernyataannya menekankan pentingnya kepastian hukum dan  administratif untuk menjaga marwah pemerintahan dan  kepercayaan publik.

“Kami hadir bukan untuk memperkeruh situasi, tetapi untuk menagih komitmen tata kelola yang bersih, jelas, dan  sesuai aturan. Ketika  dua pejabat seolah-olah berbagi peran tanpa kepastian hukum, maka yang dirugikan bukan hanya sistem pemerintahan, tapi juga  masyarakat Bombana secara keseluruhan,” ujar Andi Amil.

Ia juga  mengingatkan bahwa ketidakjelasan status pejabat dapat membuka celah konflik kepentingan, kebocoran informasi, hingga lemahnya kontrol publik.

“Kami menuntut Pemerintah Kabupaten Bombana segera mengeluarkan pernyataan resmi dan sah secara hukum terkait siapa yang menjabat sebagai Sekda. Jangan biarkan pemerintahan berjalan di atas abu-abu aturan,” tegasnya.

APKD dan HIPMAP menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah memberikan klarifikasi terbuka dan  menyelesaikan konflik  administrasi yang berlarut-larut. Mereka juga mempertimbangkan langkah lanjutan bila tidak ada kejelasan dalam waktu dekat. I PS.W. 003125