Aktivis Gorontalo ini Setuju Tindakan Bupati Gorontalo Terkait Penghentian Bimtek

GORONTALO I Pintassatu.Com I – Pelaksanaan Bimtek Coretax yang diberhentikan oleh Bupati Gorontalo bukan semata-mata dilakukan secara spontan dan tidak mendukung program OPD maupun program pemerintah desa, apalagi sampai menghambat peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi.

Penegasan ini sebagamana dikemukakan salah satu aktivis Gorontalo, Robin  Bilondatu, sebagaimana dikuti dari  BeritaAi.Id, Kamis (22/5).

“Penghentian Bimtek ini menurut kami sudah tepat, sekaligus sebagai bentuk konsistensi pelaksanaan penjabaran Instruksi Bupati Gorontalo Nomor 100/Bag.Pem/045 tentang Efisiensi Anggaran dan  Optimalisasi PAD,” tuturnya.

Robin juga menilai kritikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Gorontalo, Irwan Dai, terlalu tendensius dan  sangat berlebihan.

Tindakan yang dilakukan Bupati Sofyan Puhi,  menurut Robin,  sudah sangat tepat dan  sejalan dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang penghematan atau Efisiensi.

“Pelaksanaan Bimtek peningkatan kapasitas aparat desa itu benar, namun perlu diingat berapa puluh kali bimtek dilakukan sejak pemerintah sebelumnya, kemudian manfaatnya apa, sudahlah jagan berlindung dibimtek untuk menjadikan ‘lahan’  atau sekedar mencari ‘keuntungan’ semata,” terangnya.

Maka dari itu kata Robin,  Bimtek itu harus dihentikan. Banyak catatan masa lalu yang diketahiu terkait bimtek, stuban, diklat dan  lain sebagainya.

“Yang  kami tau hanya menghamburkan anggaran dana desa maupun Alokasi Dana  desa kemudian feedback yang dihasilkan tidak ada sama skali,” paparnya.

Menurut Robin, bimtek yang dilakukan dengan mengatasnamakan BKAD Kabupaten dinilai lucu tidak punya legalitas atau legitimasi yang menjadi landasan hukum.

“Apa ia ada BKAD Kabupaten, Dasar hukumnya apa ? sekelas komunitas ojek bentor saja ada asosiasi menjadi landasan hukum mereka bernaung dan memiliki SKT,” ujarnya.

Mereka menyarankan pelaksanaan pelatihan atau apalah namanya dilaksanakan saja di wilayah masing masing kecamatan dengan melibatkan BKAD Kecamatan.

Ia juga menyoroti kritikan Irwan Dai, terkait birokrasi yang tidak harmonis. ia mengingatkan birokrasi saat ini adalah komposisi pemerintah sebelumnya.

“Maka kami menilai mungkin ini kebiasaan lama bawahan yang tidak pernah menghargai sekedar koordinasi ataupun konsultasi ke pimpinannya,” tegasnya.

Kata Robin,  tidak mengherankan jika kedepan pelan namun pasti, Bupati SP dan  Wabub TY akan melakukan perbaikan dan  perombakan struktur OPD serta menempatkan orang-orang yang dinilai loyal dan  mengahrgai pimpinan.

Pemerintahan ST-12 kata Robin,  dengan Jargon Restorasi Tata Kelola Pemerintahan, Restorasi Tata Kelola Keuangan dan  Restorasi Kebijakan benar benar mulai di implementasikan sampai ke tingkat bawah. I PS.W.0024225