Dugaan Pelecehan Seksual di TNBBS, LBH-DLN Datangi TNBBS

BUKIT BARISAN I Pintassatu.com I – Dugaan Pelecehan seksual di kantor balai  besar TNBBS, LBH-DLN Meminta Kementrian meng evaluasi total TNBBS.

Hari Rabu 28 Mei 2025 kemarin, Lembaga Bantuan Hukum  Dharma Loka Nusantara (LBH-DLN) mendatangi TNBBS hendak beraudiensi dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Audiensi ini dimaksudkan untuk bertemu langsung dengan Kepala Balai TNBBS guna menyatukan visi dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kantor TNBBS, belum lama  ini.

Kasus ini menimpa salah satu karyawati TNBBS, yang kini menjadi klien dampingan LBH DLN. Namun sayangnya, audiensi gagal dilalukan, karena kepala TNBBS tidak berada ditempat. Kehadiran, LBH DLN hanya diterima oleh keoala bagian tatausaha TNBBS Darwis.

Darwis menyampaikan bahwa persoalan ini dianggap sudah selesai karena Kepala Balai sebelumnya, inisial I yang merupakan terlapor dalam kasus kekerasan seksual telah dipindah tugaskan.

Direktur dari  LBH Dharma Loka Nusantara, Ahmad Hadi Baladi  Ummah, yang akrab disapa Pupung menilai pernyataan tersebut sangat problematik.

“ Pemindahan terlapor bukanlah bentuk penyelesaian, apalagi keadilan bagi  korban,” Tegas Pupung.

“ Sementara korban sudah tidak masuk kerja selama tiga minggu, dan  saat ini korban sedang menjalani proses hukum yang menguras tenaga dan  mental” tambah Pupung.

Pernyataan yang disampaikan pihak TNBBS tidak menunjukkan niat baik  atau komitmen  dalam menyikapi kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerjanya.

“Kami melihat bahwa TNBBS melalui pesan yang disampaikan oleh Pak  Darwis selaku Kabag TU, yang mewakili perusahaan, tidak memiliki visi yang sama terhadap penyelesaian kasus ini, bahkan mereka menganggap masalah ini sudah selesai. Tentu saja kami sangat kecewa, oleh sebab itu kami lebih memilih untuk meninggalkan ruang audiensi”. Ujar Pupung.

Pupung menengaskan bahwa LBH DLN akan terus mendampingi korban dan mendorong penyelesaian kasus ini melalui jalur hukum serta advokasi publik, meskipun tidak ada dukungan dari  TNBBS selaku lembaga terkait, demi terwujudnya lingkungan kerja yang aman, adil, dan bebas dari  kekerasan seksual.

“Sekalipun mereka tidak memiliki komitmen yang sama, kami akan terus melakukan pengawalan terhadap kasus ini, selanjutnya kami akan mencoba berkoordinasi dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan masalah ini” tutupnya.II PS W 003525