PB HMI Pertanyakan Dimana Hanif dan Raja Juli Saat Raja Ampat Dirusak

JAKARTA I Pintassatu.com I – Ada ijin tambang nikel di Raja Ampat. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mempertanyakan peran Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Raja Juli Antoni dalam eksploitasi tambang yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat, Jakarta Kamis (5/6/2025)

Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI, Andi Kurniawan mengungkapkan kemungkinan adanya pembiaran yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

“Aktifitas tambang pasti merusak lingkungan terutama pulau-pulau kecil disana (Raja Ampat), kemana Pak Hanif? disana ada hutan, kemana Pak Raja Juli? mereka kemana hingga Raja Ampat jadi rusak seperti sekarang. Ini namanya pembiaran,” Tanya Andi

PB HMI mengklaim, ijin usaha pertambangan di Raja Ampat tidak mungkin terbit tanpa melewati mekanisme administrasi lingkungan hidup dan kehutanan. Kerusakan alam pun menurut PB HMI karena dua  kementerian tersebut tidak melakukan pengawasan.

“Posisi Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kehutanan mestinya jadi pembijaksana penerbitan IUP. Kalau mereka tidak setuju, tidak mungkin eksploitasi dapat terjadi,” Tegas Andi

Selain itu, PB HMI mendesak agar perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan eksploitasi tambang di Raja Ampat agar angkat kaki dan bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

“Itu perusahaan-perusahaan mereka mulai hari ini harus angkat kaki. Khususnya PT GAG Nikel dan  PT Kawei Sejahtera Mining. Mereka bertanggungjawab pada keberlangsungan ekologi dan ekosistem disana. Harus ganti rugi kepada ikan,  kepada burung, kepada rakyat Raja Ampat, kepada rakyat Papua,” Tutupnya

Diketahui, PB HMI saat ini sedang melakukan konsolidasi nasional untuk menggalang kekuatan dalam menghadapi eksploitasi tambang nikel yang dilakukan di Raja Ampat, Papua. PB HMI menggalang kekuatan dengan tagline “Jaga Raja Ampat”, tagline tersebut saat ini cukup viral di media sosial. II wan