Surat Terbuka Muzakir Manaf Kepada Presiden Prabowo Subianto

⸻⸻

“Pulau Kami, Harga Diri Kami”

Bapak presiden yang terhormat
H Prabowo Subianto, sahabat seperjalanan, yang dulu pernah menjadi lawan, kini menjadi saudara dalam cita-cita besar republik

Izinkan saya menulis surat terbuka ini. Bukan sekedar sebagai Gubernur Aceh, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang pernah berseberangan jalan dengan bapak, tetapi kini ditemukan oleh jalan damai dan persatuan.

Barangkali tak banyak pemimpin Republik ini yang memahami Aceh sedalam Bapak. Dahulu, saya di hutan-hutan Aceh, memimpin Pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memperjuangkan hak- hak Rakyat kami.

Bapak kala itu berdiri sebagai bagian dari Meliter Indonesia, menjaga Kedaulatan Negara ini. Kita pernah berhadapan dalam pertempuran yang getir, di tengah Darah dan Air Mata Rakyat Aceh.

Namun sejarah menuntun kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan Sebelumnya. Perjanjian damai Helsinki membuka pintu persatuan. Senjata kami letakkan, dendam kami kubur, dan kami memilih berjalan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalan itu tidak mudah, tetapi kami berani melangkah, demi anak cucu Aceh yang haus damai.

Sejak 2012, saya menambatkan kepercayaan Politik saya kepada bapak. Ketika banyak pihak mempertanyakan pilihan politik saya itu, saya meneguhkan hati bahwa bapak dapat dipercaya. Ketika banyak pihak ragu, saya percaya pada keberanian dan ketulusan bapak.

Dalam kemenangan maupun kekalahan, kami berdiri dibelakang bapak, hingga hari ini, ketika bapak memimpin Negeri ini sebagi Presiden Republik Indonesia

Namun kini, luka lama seakan menganga kembali. Empat Pulau kami, mangkir besar, mangkir kecil, lipan dan panjang telah dialihkan ke Sumatera Utara melalui Kepmendagri 050-144 Tahun 2022 dan dikukuhkan lagi dengan Kepmendagri 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Bagi sebagian orang, ini mungkin sekedar urusan Administratif. Namun bagi kami, orang Aceh, Tanah adalah kehormatan. Harga dari kami. Keempat Pulau itu sebagian dari sejarah kami sejak masa Kesultanan Aceh.

Sejak 1965 pemerintah daerah Istimewah Aceh telah memetakan pengelolaanya melalui SK No. 125-IH-1965. Bahkan dalam masa damai kami membangun mushala, Rumah Singgah Nelayan, hingga patok-patok batas yang sah.

Sejak 2018, kami telah berulang kali mengajukan keberatan resmi kepada Pusat. Surat demi surat kami kirimkan. Data kami lengkapi. Namun semua seolah hilang dalam riuh rendah Birokrasi.

Bapak Presiden, saya menulis bukan dalam semangat permusuhan. Tidak. Saya menulis sebagai saudara lama Bapak. Kita pernah bertempur, kini berjalan dalam satu barisan. Saya percaya, dalam hati seorang Prajurit seperti bapak, kehormatan wilayah dan Keadilan Rakyat adalah sesuatu yang suci.

Izinkan kami memohon:

Bukalah kembali proses verifikasi. Hadirkan kembali dialog yang adil. Kembalikan Keempatan Pulau itu dalam pelukan Aceh, buka semata demi memperluas wilayah, tetapi demi menegakkan keadilan sejarah dan menjaga Kehormatan Rakyat kami yang telah setia menjaga perdamaian.

Bapak Presiden, Aceh tidak memintah lebih dari yang seharusnya. Kami hanya ingin agar luka yang telah kita jahit bersama tidak kembali robek oleh ketidakadilan yang bisa kita cegah. Sebab saya percaya, seperti halnya Prajurit memegang sumpah setianya. Bapak akan menjaga keutuhan rasa Keadilan Negeri ini.

Hormat saya,
Muzakir Manaf (Mualem)
Gubernur Aceh