MPU Banda Aceh Tegaskan Tak Berwenang Izinkan Konser Hindia

BANDA ACEH, PINTASSATU.com – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan, merekomendasikan, ataupun memberikan izin atas rencana konser musisi nasional Hindia bertajuk Sitanic, yang dikabarkan akan digelar di Taman Budaya, Banda Aceh, Rabu malam (18/6/2025).

Pernyataan ini disampaikan melalui surat keterangan resmi yang diterbitkan hari ini, sebagai respons atas keresahan yang berkembang di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Sejumlah elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), serta organisasi kepemudaan (OKP) menilai bahwa konser tersebut dikhawatirkan bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta berbagai Qanun yang berlaku.

“Kalau konser ini tetap digelar, tentu akan dipertanyakan bagaimana proses perizinannya. Hukum sudah jelas mengatur kekhususan Aceh dalam penegakan syariat Islam,” ujar seorang perwakilan masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Pernyataan senada juga datang dari tokoh pemuda yang mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan sensitivitas masyarakat, terlebih setelah meredanya tensi sosial pasca pengembalian empat pulau di Aceh Singkil yang sebelumnya sempat diklaim  pihak lain.

“Jangan lagi dilempar bola api ke tengah masyarakat. Ini hanya akan memicu kembali kegelisahan. Pejabat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menyikapi hal semacam ini,” ujarnya.

Masyarakat berharap agar konser tersebut tidak dipaksakan untuk tetap berlangsung, demi menjaga ketentraman serta menghormati kekhususan Aceh dalam aspek agama, syariat, hukum, dan budaya.

I PS.W. 0057