Kantor Desa Kosong, Alasan Kepala Desa: Supaya Kambing Tak Naik Tangga

MANDAILING NATAL, PINTASSATU.com – Kantor Desa Lubuk Kapundung II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, dikeluhkan masyarakat.

Sejak beberapa bulan terakhir, kantor tersebut diduga tidak pernah beroperasi dan pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sejumlah warga menyebut kondisi ini menyulitkan mereka dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif seperti surat keterangan domisili, surat pengantar, dan lainnya. Kantor desa tampak selalu tertutup dan tanpa aktivitas perangkat desa.

“Sudah lama kami perhatikan, kantor desa selalu saja tutup. Mau urus surat penting pun  harus menunggu entah kapan bukanya,” ujar salah seorang warga kepada wartawan

Wartawan kemudian mengonfirmasi kepada Kepala Desa Lubuk  Kapundung II. Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp, kepala desa memberikan penjelasan yang justru menimbulkan pertanyaan baru.

“Bukan tutup pak, itu biar engga naik kambing ke tangga nya pak. Kebetulan untuk piket belum ada pak,” ujar Kepala Desa dalam pesannya.

Pernyataan tersebut menuai kritik. Banyak warga menilai alasan tersebut tidak rasional dan terkesan mengabaikan tanggung jawab pelayanan publik. Mereka menyayangkan kondisi desa yang seolah tidak memiliki sistem pelayanan terpadu dan berkelanjutan.

Kantor desa seharusnya menjadi pusat aktivitas pelayanan dasar masyarakat. Ketika tidak berfungsi, maka akses warga terhadap hak  administratif pun terganggu. Ketidakhadiran jadwal piket atau perangkat desa aktif  memperparah keresahan publik.

Hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari  pihak Kecamatan Muara Batang Gadis sebagai pembina langsung pemerintahan desa.

Warga berharap Camat Muara Batang Gadis segera turun tangan mengevaluasi dan membina perangkat desa agar pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

Transparansi, tanggung jawab, dan  profesionalisme adalah hal mendasar dalam tata kelola desa. Jika tidak dijaga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan terus menurun dan

menghambat pembangunan sosial di tingkat lokal. I PS.W.00510