Bupati Madina Bungkam soal Kantor Desa Tutup, HMI: Rakyat Butuh Pelayanan Bukan Pencitraan

MANDAILING NATAL, PINTASSATU, com, ~ Sorotan publik  kembali mengarah tajam kepada Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution S.H., M.M., yang hingga kini belum memberikan tanggapan atas fenomena tutupnya sejumlah kantor desa di berbagai kecamatan.

Fakta ini mencuat setelah banyak warga mengeluhkan ketidakhadiran perangkat desa dalam memberikan pelayanan administrasi.

Desa Lubuk Kapundung II di Kecamatan Muara Batang Gadis menjadi salah satu contohnya. Warga harus kembali dua  hingga tiga kali karena kantor desa selalu tertutup rapat, tanpa adanya pemberitahuan.

Kondisi serupa juga  terjadi di Kecamatan Bukit Malintang, Panyabungan Utara, hingga Siabu. Masyarakat mulai bingung harus mengurus ke mana surat penting, karena fungsi pemerintahan desa lumpuh total.

Ketua Umum HMI Cabang Mandailing Natal, Sonjaya Rangkuti, menyampaikan keprihatinannya.

Ia menilai, sikap bungkam Bupati sebagai pucuk pimpinan daerah menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak dasar masyarakat.

“Fenomena ini bukan hal sepele. Ini persoalan hak  dasar rakyat. Pemerintah daerah, khususnya Bupati, harus segera bertindak, bukan malah diam,” tegas Sonjaya kepada jurnalis.

Ia menambahkan, janji 100 hari kerja Bupati Saipullah yang pernah digaungkan saat awal menjabat belum juga menunjukkan hasil konkret.

“Bupati hanya pandai berteori, tapi minim aksi. Masyarakat tidak butuh simbol atau pencitraan, tapi pelayanan yang nyata,” sindirnya keras.

HMI Cabang Mandailing Natal juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepala desa yang tidak melaksanakan tugas.

Sonjaya bahkan menyinggung peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas.

Ia khawatir masyarakat akan menilai ada kongkalikong antara kepala desa dan BPD jika tidak ada tindak lanjut.

Dari pantauan lapangan, banyak kantor desa dalam kondisi tergembok, kosong, dan  tidak ada aktivitas.

Hal ini berdampak besar bagi masyarakat yang memerlukan surat-surat penting untuk pendidikan, pekerjaan, maupun layanan kesehatan.

“Jika tidak ada tindakan tegas, kami siap turun bersama elemen masyarakat lainnya. Pemerintah tidak boleh terus-menerus abai. Dana desa dan gaji kepala desa itu berasal dari uang rakyat,” tegas Sonjaya lagi.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap menjalankan fungsi sosial kontrol demi terwujudnya Madina yang adil dan sejahtera.

Ia bahkan menyarankan agar Bupati Madina segera mengundurkan diri jika terus menunjukkan sikap pasif atas masalah rakyatnya.

“Kami tidak ingin pemerintah sibuk dengan seremoni. Rakyat butuh solusi, bukan simbol. Jika Bupati terus abai, maka mundur adalah opsi terbaik demi kehormatan jabatan,” pungkasnya.

Upaya konfirmasi dari pihak media kepada Bupati Mandailing Natal telah dilakukan melalui berbagai saluran resmi.

Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan ataupun klarifikasi dari Bupati.

I PS. W. 0051025