HMI Mandailing Natal Desak Bupati Tindak Tegas Kades Pidoli Lombang Mangkir Sidang

MANDAILING NATAL, PINTASSATU.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mandailing Natal menyuarakan kritik keras terhadap Kepala Desa Pidoli Lombang yang kembali tidak menghadiri sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Hingga sidang keempat, tak satu pun kehadiran Kepala Desa atau kuasa hukumnya tercatat tanpa penjelasan yang sah.

Ketua HMI Mandailing Natal, Sonjaya Rangkuti, menyebut ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk nyata pembangkangan hukum dan mencoreng wibawa institusi desa serta melemahkan citra pemerintahan daerah.

Menurut Sonjaya, Bupati Mandailing Natal harus turun tangan menegakkan ketertiban dan keadilan.

HMI meminta Bupati segera memanggil secara resmi Kepala Desa Pidoli Lombang untuk dimintai klarifikasi dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai peraturan.

“Kami melihat sikap bungkam dan ketidakhadiran Kepala Desa dalam proses hukum sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Ini bukan lagi soal desa, tapi integritas pemerintahan,” tegasnya.

HMI juga mendorong langkah hukum lanjutan jika ditemukan unsur pelanggaran terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mereka meyakini penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Jika Bupati tidak menyikapi kasus ini dengan serius, maka hal ini akan berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sendiri,” tambah Sonjaya.

HMI menyatakan siap turun ke jalan jika pemerintah daerah tak memberikan respons konkret.

Mereka menyatakan tekad untuk terus mengawal proses hukum hingga keadilan ditegakkan.

“Kami tidak akan tinggal diam jika hukum dipermainkan dan keadilan diabaikan. Setiap pemimpin harus tunduk pada aturan hukum,” pungkas Sonjaya menutup pernyataan tegasnya kepada awak media.
I PS.W.00510