OTT KPK di Madina Picu Sorotan: Mahasiswa Tuding PT. DNG Dominasi Proyek APBD

MANDAILING NATAL, PINTASSATU.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Mandailing Natal masih menyisakan teka-teki.

Sorotan tajam publik  kini mengarah pada kehadiran seorang oknum dari  PT. Dahlian Natolu Group (DNG) di lokasi yang berdekatan dengan waktu OTT tersebut.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa oknum dari perusahaan tersebut sedang mengurus “paket proyek” yang diduga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina.

Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah (AMP2K) menilai kehadiran oknum tersebut patut dicurigai dan menjadi bagian penting dalam membongkar konstruksi kasus korupsi ini.

“Kami menduga oknum tersebut berada di Madina untuk mengurus ‘paket proyek’. Publik berhak tahu siapa yang terlibat dan bagaimana konstruksi kasus ini,” tegas Pajarur, Ketua Umum AMP2K, Sabtu (28/6/2025).

Nama PT. DNG bukanlah nama asing dalam proyek infrastruktur di Mandailing Natal. Perusahaan ini kerap disebut terlibat dalam pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, hingga proyek dari dana CSR dan bagi hasil perusahaan daerah.

Menurut AMP2K, dominasi perusahaan tertentu dalam pelaksanaan proyek APBD membuka ruang pertanyaan mengenai transparansi dan keadilan dalam proses lelang serta pemberdayaan kontraktor lokal.

OTT oleh KPK dianggap sebagai momentum tepat untuk mengevaluasi menyeluruh tata kelola proyek di Madina, khususnya yang melibatkan PT. DNG.

Mahasiswa mendesak Bupati Madina agar segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)  yang dianggap paling strategis dalam proses pengadaan proyek.

“Kami tidak ingin penangkapan ini hanya berhenti pada simbolisme. Harus ada tindakan nyata. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang ditangani PT. DNG di Dinas PUPR Madina wajib dilakukan demi menjamin transparansi dan  akuntabilitas penggunaan APBD,” lanjut Pajarur.

AMP2K juga meminta KPK memperluas penyelidikan ke arah potensi konflik kepentingan antara kontraktor pelaksana dan pejabat pemerintah daerah.

“Kami mendukung penuh kerja KPK, tapi juga  mengingatkan agar semua proses dilakukan secara transparan dan  menyentuh akar  masalah. Jangan ada yang kebal hukum,” pungkasnya.

I PS.W.00510