Kisruh Tanah Wakaf Sultan Blang Padang, Menteri Agama Rencana Kembalikan ke Nazir Sah

Kisruh Tanah Wakaf Sultan Blang Padang, Menteri Agama Rencana Kembalikan…_page2_image2

JAKARTA, PINTASSATU.com – Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Nazaruddin Umar, menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan oleh nazir yang sah menurut syariat Islam.

Penegasan ini disampaikan langsung kepada Tgk. Zulfikar Syihabuddin, Pembina Relawan Sekber Gabungan Prabowo-Mualem-Dek Fatd, usai menerima dan menelaah surat dari Gubernur Aceh kepada Presiden RI terkait polemik tanah wakaf Sultan Blang Padang di Banda Aceh.

“Nazir yang sah secara syariat Islam adalah satu-satunya yang berhak mengelola wakaf,” ujar Menag Nazaruddin tegas, Sabtu malam (28/6/2025).

Sikap serupa juga disuarakan oleh tokoh-tokoh nasional. Habib Dr. Shechan Shahab, Raaisul Amm Tarekat Syattariyah Nusantara, menilai bahwa tidak ada satu pun institusi negara yang berwenang mengubah ikrar wakaf yang telah sah dan dilindungi undang-undang.

Sementara itu, Habib Muhsin bin Ahmad Alattas, Sekjen Forum Majelis Bangsa Indonesia, menyatakan keras: “Haram mutlak hukumnya mengambil harta wakaf yang bukan milikmu.

“Kisruh bermula dari status tanah wakaf Blang Padang, yang dahulu diwakafkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk kepentingan Masjid Raya Baiturrahman.

Namun, pasca-tsunami 2004, TNI memasang plang klaim atas tanah tersebut, meski secara sejarah dan hukum tanah itu jelas merupakan wakaf umat.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, telah menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengembalikan tanah tersebut ke Masjid Raya.

Bahkan para ulama Aceh dan Aliansi Ormas Islam telah bersuara keras mendesak TNI untuk mengakhiri penguasaan tersebut.

Dr. Hilmy Almascaty, Direktur Nasional Hilal Merah Indonesia dan Muaddib Komunitas Tarekat Nusantara, menilai bahwa: “Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi menyangkut kehormatan sejarah, agama, dan hak Allah.

Menurut informasi, Komunitas Tarekat Nusantara telah mengirim utusan ke Maulana Habib Luthfi bin Yahya, Mursyidul Aam JATMAN ASWAJA, untuk meminta fatwa dan nasihat langsung kepada Presiden.

I neo