TNI AD Siap Duduk Bersama Bahas Lahan Blang Padang Dengan Provinsi Aceh

JAKARTA, PINTASSATU.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapan pihaknya untuk berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Aceh terkait status lahan Blang Padang di Banda Aceh.

“Kalau mau ada sesuatu hal, mestinya duduk bareng, ngobrol. Kita kan nggak punya kewenangan ngasih,” kata Maruli kepada wartawan usai menghadiri acara di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Maruli menjelaskan, kewenangan atas lahan tersebut berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan administrasi yang berlaku, lahan itu telah diserahkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan  dikelola oleh TNI AD.

“Kami kan di situ ada juga  surat kami, legalitasnya dari Kementerian Keuangan,” jelasnya. Ia berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan secara baik, melalui jalur komunikasi dan prosedur resmi yang berlaku antar lembaga.

Awal Kepemilikan Lahan Blang Padang Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, turut menjelaskan asal-usul lahan Blang Padang.

Menurutnya, tanah lapang yang berada di jantung Kota Banda Aceh itu semula digunakan oleh Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada masa perjuangan kemerdekaan tahun 1945 sebagai tempat konsolidasi pasukan.

“Pada tahun 1950, Pemerintah Belanda melalui KNIL menyerahkan seluruh sarana dan  prasarana militer di atas tanah Blang  Padang dan  sekelilingnya kepada pihak militer Indonesia,” ungkapnya.

Setelah melalui proses administratif panjang, Menteri Keuangan menetapkan status tanah tersebut melalui Surat Keputusan Nomor KMK-193/KM.6/WKN.1/KNL.01/2021 pada 24 Agustus 2021.

Surat itu menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai Pengguna Barang (PB) yang sah, kemudian pengelolaan diserahkan kepada TNI AD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB). Brigjen Wahyu menegaskan bahwa TNI AD tidak mempermasalahkan apabila Pemerintah Aceh berkeinginan mengelola lahan tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses pengalihan harus dilakukan sesuai aturan. “Secara mekanisme dan prosedur, tentunya TNI AD tidak bisa serta merta menyerahkan kepada Pemprov Aceh,” tegasnya.

I neo