Kasus Korupsi di NTB Terkuak, Sebanyak 272 Kasus Kerugian Negara Mencapai Rp 240 Miliar

MATARAM, PINTASSATU.com – Sebanyak 272  kasus korupsi di NTB terkuak. Terhitung sepanjang 2020 hingga tahun 2025.

Hal itu, berdasarkan hasil audit Perwakilan BPKP NTB dan  APIP se-NTB.

Total kerugian keuangan negara dari  kasus tersebut mencapai lebih dari  Rp240 miliar.

Dari jumlah itu, 33 kasus ditangani langsung oleh BPKP dengan kerugian senilai Rp178,7 miliar, sementara sisanya ditangani APIP dengan nilai kerugian Rp61,6 miliar.

Melihat tingginya angka tersebut, BPKP NTB mendorong upaya kolektif penguatan sistem pengendalian kecurangan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Akselerasi Efektivitas Pengendalian Kecurangan pada Pemerintah Daerah: Bangun Budaya Sadar Risiko Anti Kecurangan.

Rabu, 2/7/2025 lalu, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Mudzakir, mengatakan bahwa membangun pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari fraud memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum.

“Salah satu fokus utama BPKP adalah mendorong budaya sadar risiko agar potensi kecurangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan,” kata Mudzakir.

FGD ini diikuti lebih dari 50 peserta, terdiri dari  Kepala Bappeda dan Inspektorat se-NTB, Irban SPIP, serta auditor APIP.

Tiga narasumber utama hadir dalam diskusi ini, yaitu perwakilan Polda NTB, Kejati NTB, dan BPKP Pusat, yang menyampaikan perspektif masing-masing institusi dalam penanganan kecurangan di tingkat daerah.

Dalam forum tersebut, juga terungkap bahwa praktik fraud masih rawan terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, dan perencanaan anggaran.

Sementara itu, implementasi Fraud Risk Assessment (FRA) di sebagian besar pemerintah daerah masih dinilai belum maksimal. FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi, seperti perlunya optimalisasi penerapan FRA, peningkatan literasi risiko kecurangan di semua jenjang pemerintahan, serta sinergi yang lebih erat dengan aparat penegak hukum untuk deteksi dan penindakan dini.

“BPKP NTB akan terus mendukung daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari  praktik korupsi,” tandas Mudzakir.

I archi