Presiden Prabowo Bakal Keluarkan Kepres Penugasan Khusus Gibran Urus Papua, di Tengah Isu Pemakzulan

JAKARTA I PINTASSATU.com – Presiden Prabowo dikabarkan memberikan tugas khusus ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk persoalan Hak Asasi dan Percepatan Pembangunan di Papua.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Penunjukan khusus untuk Gibran di Papua itu sudah didiskusikan secara serius dalam beberapa waktu lalu.

Yusril mengatakan Gibran nantinya tak hanya bertugas menangani pembangunan fisik di Papua, Melainkan juga akan turut membawahi urusan soal HAM di Papua.

Yusril menyebut biasanya perihal tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden (Kepres).

Belum ada penjelasan lebih lanjut dari  pihak istana mengenai penugasan khusus Gibran di Papua.

Namun, Banyak pihak menilai bahwa penugasan khusus dari Prabowo untuk Gibran tersebut sebagai langkah pengasingan politik. Bahkan penugasan khusus dari Presiden itu sebagai tangan dingin atau tangan kososng, atau mungkin sebagai solusi ?

Berbeda dari wapres sebelumnya yang cenderung senyap, Gibran sejak awal menjabat selalu menjadi pusat sorotan.

Bukan hanya karena statusnya sebagai anak mantan presiden Jokowi, tetapi juga karena berbagai kritik atas kapasitas kepemimpinannya yang dinilai belum mumpuni.

Di tengah isu pemakzulan yang dilontarkan oleh sejumlah tokoh dan forum purnawirawan TNI, penugasan Gibran ke Papua memunculkan spekulasi liar.

“Gibran sepertinya sedang ‘diselamatkan’ atau mungkin sedang ‘dijauhkan’ dari panggung utama kekuasaan,” ujar analis politik dari  Universitas Paramadina, Dr. Rizal Sunaryo pada wartawan.

Papua, merupakan Medan Berat, Bukan  Sekadar Panggung Magang. Mengurus Papua bukan sekadar tugas administratif.

Wilayah ini sarat konflik sosial, separatisme, hingga ketimpangan ekonomi yang akut.

Gibran akan dihadapkan pada sejarah panjang kegagalan pendekatan militeristik dan kebijakan pembangunan yang tak menyentuh akar masalah.

Penugasan ini pun disebut-sebut sebagai test of leadership-apakah Gibran mampu memimpin di luar bayang-bayang Jokowi dan membuktikan kualitasnya secara independen?

Pemerintah mengklaim Gibran akan memfokuskan diri pada dua hal:
Percepatan Pembangunan dan Peredaman Konflik.

Namun pertanyaan krusialnya: strategi apa yang akan digunakan? Apakah tetap dalam kerangka lama atau membawa paradigma baru berbasis dialog, partisipasi lokal,  dan  pendekatan hak asasi manusia?

“Kalau  hanya ganti wajah tapi pendekatannya tetap represif dan top-down, hasilnya ya nihil,” ujar tokoh masyarakat Papua, Yohanis Murib.

Akan Jadi Pahlawan atau Sekadar Penggembira?

Gibran kini berdiri di persimpangan. Jika berhasil, ia bisa mencatat sejarah sebagai pemimpin muda yang berhasil menciptakan kedamaian di bumi  Cenderawasih.

Jika gagal, publik akan semakin yakin  bahwa jabatan wapres ini sekadar ‘warisan kekuasaan’ tanpa kapabilitas nyata.

Hanya Waktu yang bisa menjawab : Tangan dingin atau Tangan Kosong?

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, meski nantinya ditugaskan untuk mengoordinasikan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Menurut Tito, berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tugas wakil presiden bersifat koordinatif pada tingkat kebijakan, sementara pelaksanaan teknis akan dijalankan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

I neo