Program 100 Hari Saipullah-Atika Disorot: Mahasiswa Nilai Belum Layak Disebut Capaian

MANDAILING NATAL I PINTASSATU.com – Program 100 hari kerja Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah dengan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi menjadi sorotan tajam dari  Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah.

Delapan program yang diklaim  sebagai capaian awal dianggap belum menunjukkan hasil konkret dan lebih terkesan sebagai kelanjutan dari  pemerintahan sebelumnya.

Delapan poin  yang diumumkan oleh Bupati antara lain: pemindahan Pasar Pagi ke eks Bioskop Tapanuli, pemindahan RSUD Panyabungan ke Panatapan, pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP), pembentukan BUMD, perbaikan infrastruktur jalan, penanganan kawasan kumuh, pemfungsian kembali Taman Raja Batu, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Namun, menurut Aliansi Mahasiswa, sebagian besar program tersebut belum terealisasi secara nyata.

“Pemindahan Pasar Pagi  seharusnya tidak diklaim  sebagai capaian, sebab itu lanjutan dari program lama. Bahkan lebih tepat dibedakan menjadi dua  bagian,” ujar Pajar Nasution, aktivis PMII.

Hal serupa disampaikan terkait wacana pemindahan RSUD ke Panatapan.

Mahasiswa menyebut belum ada progres fisik atau administratif yang jelas. “Ini hanya melanjutkan rencana lama, belum layak  masuk program 100 hari,”  tambahnya.

Pembentukan BUMD juga  dinilai masih jauh  dari  realisasi. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap kajian  awal,  belum menyentuh tahap pendirian.

“Jika mau  dimasukkan, seharusnya disebut pencanangan, bukan capaian,” kritik mereka. Perbaikan infrastruktur jalan  pun  disebut sebagai agenda tahunan rutin, bukan langkah strategis baru.

Mahasiswa menekankan pentingnya penjabaran lebih detail, seperti jalan  strategis yang langsung menunjang ekonomi rakyat.

Koperasi Merah Putih juga  menuai catatan. Mahasiswa menyebut program ini bersifat nasional dan hanya difasilitasi pemerintah daerah.

“Bukan inisiatif Pemda, jadi tidak tepat jika diklaim  sebagai capaian lokal,”  sebut aliansi. Sedangkan penanganan kawasan kumuh dinilai terlalu umum tanpa lokasi spesifik. Bila menyasar kawasan pasar lama, seharusnya dijelaskan secara gamblang agar publik  memahami nilai manfaatnya.

Terkait Taman Raja Batu, mahasiswa mengapresiasi potensi ekonominya. Namun hingga saat ini belum ada revitalisasi yang terlihat.

“Belum ada realisasi konkret, baru sebatas rencana,” ujar mahasiswa lainnya.

Kerja sama dengan badan usaha juga  masih tahap wacana. Belum ada MoU atau perjanjian kerja sama yang dipublikasikan ke publik.

Aliansi Mahasiswa menilai bahwa seluruh poin  belum mencerminkan prinsip program 100 hari yang semestinya.

“Seharusnya program difokuskan pada aksi cepat, nyata, dan  berdampak langsung. Bukan sekadar pelabelan pencapaian terhadap hal-hal yang belum selesai,” tegas mereka.

Ke depan, mahasiswa berharap Pemerintah Kabupaten Madina menyusun program kerja dengan indikator yang jelas dan  realistis. “Jangan terjebak pada pencitraan.

Fokus pada pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan  kebutuhan masyarakat akar  rumput,” pungkas mereka. I PS.W.0051025