Beri Sanksi 11 Hotel, LSM LPPDM Laporkan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di Polda NTT

NTT I PINTASSATU.com – Ada apa ? Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) mendatangi kantor Kepolisian Daerah (Polda) NTT, pada Rabu  (2/7/2025).

Kehadiran LSM LPPDM ini dalam upaya tindaklanjuti dugaan tindak pidana penyalagunaan wewenang dalam penanganan pelanggaran sempadan pantai di Labuan Bajo.

Dalam pengaduan ini, pelapor Gregorius Bocok, S.H, Sekretaris Jenderal (Sekjend LSM LPPDM) dan terlapor Edistasius Endi, S.E, Bupati Manggarai Barat (Mabar).

Dijelaskan Sekjend Gregorius, pihaknya melaporkan Bupati Edi Endi dengan beberapa rentetan peristiwa.

“Berdasarkan pengaduan kami, nama Bupati Mabar dilaporkan karena telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada 11 hotel di sepanjang Pantai Pede dan Pantai Wae Cicu yang melakukan privatisasi dengan total denda Rp34 miliar, melalui SK Bupati Nomor: 277/KEP/HK/ 2021 tertanggal 3 Desember 2021,” jelas Sekjend LSMP LPPDM.

Lebih lanjut, Gregorius Bocok mengatakan meski dijatuhi sanksi administratif, praktik privatisasi pantai masih berlangsung.

“Dari 11 hotel yang didenda, hanya 2 hotel yang membayar denda tersebut, yakni Atlantis Beach Club dan Plataran Komodo. Sedangkan 7 hotel lainnya belum membayar dan 2 hotel lainnya, yakni Ayana Komodo Resort dan Sylvia Resort Komodo telah memenangkan gugatan di PTUN Kupang,” ungkap Gregorius.

Terkuak nama orang nomor satu di Mabar, Sekjend LSM LPPDM menyanyangi sikap Bupati Edi Endi yang telah mengeluarkan SK sanksi administratif, namun membiarkan praktik privatisasi pantai.

“Menurut kami ini persoalan serius, walaupun sudah ada SK. Di sana masih ada praktik privatisasi pantai. Terlapor enggan mengambil tindak pidana yang seharusnya dilakukan,” tuturnya.

I neo