100 Hari Pemerintahan Baru, Nelayan Menanti Arah Jelas: Sekretaris HNSI Sultra Kritik Lambannya Perhatian terhadap Laut dan Perikanan

KENDARI | PINTASSATU.com – Memasuki 100 hari masa kerja pemerintahan baru Provinsi Sulawesi Tenggara, sorotan tajam datang dari Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Tenggara,

Nakman. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membenahi sektor perikanan dan kelautan, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pesisir di Bumi Anoa.

“Seratus hari sudah berjalan, tapi kita belum melihat arah yang jelas. Di mana posisi nelayan dan laut kita dalam skala prioritas pemerintahan saat ini?” tegas Nakman dalam pernyataannya kepada awak media, Sabtu (12/7/2025).

Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan masih menjadi anak tiri pembangunan daerah. Padahal, Sultra memiliki potensi bahari luar biasa—dari laut dalam kaya  ikan,  hingga pulau-pulau kecil yang menopang ribuan kehidupan masyarakat pesisir.

Nelayan Terlilit Masalah, Pemerintah Harus Turun Tangan

Nakman menyebut berbagai persoalan mendesak yang hingga kini belum tersentuh program kerja pemerintah, mulai dari  kelangkaan BBM bersubsidi bagi  nelayan kecil, minimnya fasilitas pelabuhan perikanan, hingga lemahnya pengawasan terhadap praktik illegal fishing oleh kapal- kapal besar dari  luar daerah.

“Bagaimana nelayan kita bisa sejahtera kalau untuk beli solar saja harus antre berjam-jam, sementara hasil tangkapannya jatuh di tangan tengkulak? Ini masalah klasik yang butuh solusi strategis, bukan hanya janji-janji politik,” ujarnya.

Ia juga  menyoroti tidak adanya roadmap modernisasi alat tangkap dan  minimnya sentuhan hilirisasi industri perikanan di daerah. Padahal, kata dia,  potensi ekspor hasil  laut  Sultra bisa jauh melampaui yang ada saat ini jika dikelola serius.

HNSI Sultra Siap Kawal dan Kritis

Dalam pernyataannya, Nakman menegaskan bahwa HNSI Sultra siap menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif bagi pemerintah provinsi.

Namun, ia juga  mengingatkan, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret, HNSI akan turun ke lapangan menyuarakan aspirasi para nelayan secara langsung.

“Kami bukan oposisi, tapi kami penjaga amanat para nelayan. Jangan sampai laut kita dikuasai investor, sementara nelayan asli justru ditinggalkan,” tegas Nakman.

Harapan untuk Pemerintahan Baru

Menutup pernyataannya, Nakman mengajak semua pihak, terutama Pemprov Sultra dan  Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk membuka ruang dialog dengan komunitas nelayan dan  pelaku usaha perikanan. Ia berharap, momentum 100 hari ini menjadi titik evaluasi untuk mengubah paradigma pembangunan kelautan—dari seremonial ke implementasi nyata.

I PS.W.003125