Aceh Ajukan Persetujuan Pelantikan Pejabat ke Kemendagri

ACEH I Pintassatu.Com I – Pemerintah Aceh secara resmi mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) terkait pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat Gubernur Aceh bernomor Peg.800/150/ P3/2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh  Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Dalam  surat itu, Pemerintah Aceh menyampaikan ucapan terima kasih atas diterbitkannya surat Dirjen Otda Nomor 100.2.2.6/2529/OTDA tertanggal 22 April 2025, yang memberikan persetujuan pelaksanaan uji kompetensi bagi para pejabat tinggi pratama.

Disebutkan, uji kompetensi telah selesai dilaksanakan, dan hasilnya telah menghasilkan nama- nama pejabat yang akandimutasi antar jabatan pimpinan tinggi pratama.

Mengacu pada Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa kepala daerah yang ingin melakukan pergantian pejabat dalam kurun waktu enam bulan setelah pelantikan, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Aceh meminta persetujuan resmi dari  Mendagri untuk melaksanakan proses pengangkatan dan pelantikan terhadap para pejabat yang telah mengikuti dan  lulus uji kompetensi.

Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh proses mutasi jabatan sesuai dengan aturan dan  ketentuan hukum yang berlaku. Adapun daftar nama-nama pejabat yang akan dilantik turut dilampirkan dalam surat permohonan tersebut. I PS.W. 005725