Aceh Incar Kendali Penuh atas KEK Arun

LHOKSEUMAWE I Pintassatu.Com I  — Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, melakukan kunjungan kerja ke kantor PT Patriot Nusantara Aceh (Patna), Kamis (8/5/2025). Patna merupakan Badan Usaha Pembangun dan  Pengelola Kawasan (BUPP)  untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.

Dalam  pertemuan itu, Wagub menyoroti pentingnya percepatan pengembangan KEK Arun sebagai kawasan strategis nasional. Ia memberi perhatian khusus pada pengelolaan lahan dan aset vital yang hingga kini masih berada di bawah kendali instansi pusat.

“Banyak investor datang ke KEK Arun. Namun, ketika ditanya soal harga sewa lahan, kita tidak bisa menjawab karena pelabuhan dan  lahannya belum kita kelola. Ini kendala serius. Pemerintah Aceh harus punya kendali langsung,” tegas Fadhlullah.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Aceh, melalui Gubernur dan  Wakil Gubernur, telah menyampaikan permintaan pengalihan pengelolaan pelabuhan dan aset KEK Arun secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya dan  Pak  Gubernur sudah bertemu Presiden. Beliau menyambut baik,  bahkan menyarankan

agar aset tersebut diberikan melalui mekanisme hibah, bukan pinjam. Sekarang tinggal bagaimana kita menindaklanjuti proses itu bersama,” ujarnya.

Wagub juga  meminta PT PEMA dan  PT Patna segera menyiapkan data kawasan, profil  bisnis, serta rencana kerja  investasi yang akan menjadi bahan presentasi ke Pemerintah Pusat.

“Jangan tunggu lama. Siapkan semua dokumen yang dibutuhkan, termasuk potensi pendapatan daerah jika lahan dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh,” kata Fadhlullah.

Sementara itu, Direktur PT Patna, Kusuma Indra, menjelaskan bahwa hingga kini sebagian besar lahan dan aset utama seperti pelabuhan masih berada di bawah pengelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), di bawah Kementerian Keuangan.

“Kami hanya diberi kewenangan untuk mengelola kawasan, tapi tidak memiliki hak  atas aset. Fungsi kami sebatas pemberi izin, bukan pemilik. Ini menjadi hambatan besar bagi  investor,” jelas Kusuma.

Padahal, kawasan KEK Arun menawarkan insentif fiskal menarik, seperti pembebasan pajak hingga 10 tahun untuk investasi minimal  Rp100 miliar, dan  20  tahun untuk investasi di atas Rp1 triliun. Dua perusahaan, yakni  PAG dan  NPK, telah memanfaatkan fasilitas tersebut.

Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, menambahkan bahwa penguatan peran PT Patna merupakan bagian dari  strategi jangka panjang Pemerintah Aceh. Ia berharap KEK Arun bisa masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Jika pengelolaan lahan dan  pelabuhan bisa ditata ulang, maka daya tarik kawasan ini bagi investor akan meningkat signifikan,” ujarnya.

Menutup pertemuan tersebut, Wagub menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan segera bersurat secara resmi ke Kementerian Keuangan RI agar aset di kawasan KEK Arun dapat diserahkan kepada Pemerintah Aceh demi kemaslahatan ekonomi masyarakat. I  PS.W. 005725