Akibat Terbakar Setahun Lalu, Siswa SDN 311 Campuran Masih  Numpang Belajar di PAUD : Pemerintah Tak Kunjung Bertindak

MANDAILING NATAL, PINTASSATU.com – Hampir dua tahun pasca kebakaran hebat yang menghanguskan SDN 311 Sampuran, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, belum ada satu pun  tindakan konkret dari  pemerintah daerah untuk membangun kembali sekolah tersebut.

Kebakaran terjadi pada Senin, 1 Januari 2024, sekitar pukul  20.00 WIB. Sejak saat itu, bangunan sekolah yang dulu menjadi tempat belajar ratusan siswa kini tinggal puing dan arang. Proses belajar-mengajar pun harus dipindahkan ke gedung PAUD yang jaraknya cukup jauh dan tidak memadai.

Warga Desa Sampuran dan  Hutanauli merasa sangat kecewa. Mereka bergantung pada SDN 311 sebagai satu-satunya lembaga pendidikan dasar di wilayah itu.

Para orang tua pun  menyuarakan harapan besar agar pemerintah segera membangun kembali sekolah tersebut demi masa depan anak-anak mereka.

Ketua Ikatan Mahasiswa Ranto Baek (IMRB), Ahmad Afandi  Nasution, menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya perhatian terhadap pendidikan di daerah terpencil.

“Kami sangat berharap ada perhatian serius. Masa depan siswa/siswi di SDN 311 jangan diabaikan,” ujar Ahmad yang juga  Kabid  Advokat dan  Hukum  IMA Madina Pekanbaru.

Ahmad juga  menuturkan bahwa pihaknya telah mencoba menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui nomor WhatsApp 0821-648×××× untuk meminta penjelasan, namun tidak direspons.

Tidak ada keterangan resmi hingga saat ini, baik terkait rencana pembangunan ulang maupun alokasi anggaran rehabilitasi sekolah.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Apakah wilayah seperti Sampuran tak lagi dianggap bagian penting dari  Mandailing Natal? Apakah masa depan anak- anak di sana tidak memiliki arti?

Warga dan  para mahasiswa dari  IMRB menyatakan siap melakukan aksi turun ke jalan  jika tidak ada langkah nyata dari  pemerintah dalam waktu dekat. Mereka menegaskan bahwa ini bukan hanya soal bangunan, tetapi soal keadilan pendidikan dan  hak  anak-anak di daerah pelosok.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika sekolah ini terus diabaikan, maka kami akan menggelar aksi sebagai bentuk protes demi hak  pendidikan anak-anak kami,  seperti cita-cita Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” tegas Ahmad.

Masyarakat berharap pemerintah segera hadir, bukan hanya dengan janji, tetapi dengan tindakan nyata. Pendidikan adalah hak  dasar yang harus dijamin  negara, tak peduli seberapa jauh  letak wilayahnya.

I PS. W. 00510