Anggota DPRA Minta Pemerintah Usut Rumah Duafa

BANDA ACEH I Pintassatu.com I – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Martini, meminta Pemerintah Aceh mengusut tuntas pembangunan rumah duafa yang dinilai memberatkan masyarakat miskin.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRA dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024, Senin (26/5/2025).

Martini mengungkapkan, untuk mendapatkan rumah duafa, masyarakat diminta membayar uang muka (down payment/DP) sebesar Rp10 hingga Rp15 juta.

Padahal, anggaran pendapatan dan  belanja Aceh (APBA) 2025 mencapai Rp11,7 triliun. “Masyarakat mendengar anggaran Aceh triliunan rupiah, tapi yang mereka dapatkan sangat sedikit. Bahkan rumah duafa yang diperuntukkan bagi  masyarakat miskin pun  harus bayar DP dulu,” ujar Martini.

Martini pun  meminta Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, untuk segera mengusut permasalahan ini. “Jangan sampai kita bicara soal triliunan anggaran Aceh, namun masyarakat yang membutuhkan rumah duafa justru harus mengeluarkan uang muka dulu,” tegasnya.

Selain itu, Martini menyoroti banyaknya masyarakat penerima rumah duafa yang tidak memiliki tanah untuk membangun rumah. Ia mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan tanah sebagai lokasi pembangunan rumah duafa di masa mendatang.

Tak hanya soal rumah duafa, Martini juga  meminta peningkatan anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) terkait penegakan syariat Islam. “Anggaran untuk syariat Islam masih minim.  Satpol PP dan WH banyak mengeluh karena anggaran dan gaji mereka tidak memadai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Martini mengingatkan Pemerintah Aceh untuk memperjuangkan gaji guru dayah (pesantren) agar lebih layak.

Ia menyampaikan bahwa dengan berakhirnya status Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027, Pemerintah Aceh harus mengajukan perpanjangan dan  memastikan anggaran terserap untuk kebutuhan rakyat, bukan pejabat.

“Kesempatan kita adalah tahun 2025-2027. Tolong diperjuangkan agar anggaran ini benar-benar untuk kebutuhan rakyat,” pungkas Martini. II PS. W. 005725