Desak Copot Direktur RSUD Panyabungan, Mahasiswa Soroti Pelayanan Buruk dan Diskriminatif

MANDAILING NATAL I Pintassatu.com I – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda di Mandailing Natal mendesak Bupati untuk segera mencopot Direktur RSUD Panyabungan.

Tuntutan ini muncul menyusul dugaan buruknya pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat kecil yang berobat.

Mahasiswa menilai pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut kerap menyulitkan masyarakat, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Kasus seorang ibu yang diduga ditelantarkan hingga meninggal dunia masih hangat dalam ingatan publik.

Belum lama berselang, muncul lagi dugaan kasus diskriminasi terhadap seorang pasien yang tidak dilayani karena tak mampu membayar uang sebesar Rp4 juta di muka. Akibat tak memiliki uang, pasien tersebut akhirnya terpaksa dibawa pulang tanpa penanganan medis.

Ketua Aliansi Mahasiswa Mandailing Natal, Pajarur Rohman, menyatakan kekecewaannya terhadap perlakuan yang tidak manusiawi tersebut. Ia menegaskan bahwa rumah sakit seharusnya mengedepankan keselamatan nyawa, bukan urusan biaya.

“Kami sangat menyesalkan perlakuan tidak baik dari RSUD Panyabungan. Ketika nyawa dipertaruhkan, rumah sakit justru menomorsatukan uang,” tegas Pajar.

Mahasiswa menekankan bahwa RSUD Panyabungan seharusnya menjalankan semangat Universal Health Coverage (UHC), yang menjamin masyarakat, khususnya yang kurang mampu, bisa mendapat layanan kesehatan tanpa hambatan biaya awal.

Menurut mereka, apa yang terjadi di lapangan justru bertolak belakang dengan amanat UHC. Hal ini mencerminkan kegagalan Direktur RSUD dalam menjalankan amanah pelayanan publik yang adil dan inklusif.

Aliansi mendesak Bupati Mandailing Natal agar segera mengevaluasi jajaran pimpinan rumah sakit, serta memastikan agar pelayanan kesehatan tidak lagi bersifat diskriminatif dan lebih berpihak pada rakyat kecil.

“Program UHC ini hadir untuk menjamin seluruh rakyat bisa berobat tanpa harus terbebani biaya di muka. Fakta di lapangan sangat bertolak belakang,” lanjut Pajar.

Mahasiswa berharap tindakan tegas segera diambil demi menyelamatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan di Mandailing Natal. Mereka menyatakan siap terus mengawal isu ini hingga ada tindakan konkret dari pemerintah daerah. II PS. W. 0051025