Diduga Kinerja Tito Banyak Mengecawakan Presiden Prabowo,Sekjen Gerindra Sentil Mendagri

JAKARTA, PINTASSATU.com – Belakangan banyak kasus-kasus besar muncul, yang berhubungan dengan Kementrian Dalam Negeri. Hitung saja, kasus 4 Pulau di Aceh di serahkan ke Sumatera Utara.

Belum lagi, soal beberapa pulai  lain, di beberapa Provinsi dan  Kabupeten yang saat ini masih bergejolak.

Peneliti senior Citra Institute, Efriza  menilai wajar  jika Sekjen Gerindra Ahmad Muzani geram atas kinerja Menteri Dalam  Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Hal itu sebagai respons atas pernyataan Muzani yang mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan.

“Memang kinerja Tito bukan lagi dinilai tidak optimal, tetapi memang dalam bahasa sarkas tidak becus kerja,” kata Efriza, Kamis 27/6/2025.

Dia mencontohkan sampai Presiden Prabowo juga ikut turun tangan mempercepat penyelesaian masalah Pulau Enggano di Bengkulu melalui Inpres.

“Benar kata Muzani, semestinya persoalan itu bisa diselesaikan oleh Kemendagri minimal  sudah berkoordinasi dengan Presiden bukan berlarut-larut, lalu lagi-lagi presiden yang mesti turun tangan,” lanjutnya.

Dia menjelaskan jika konsentrasi presiden terpecah, karena ketidakbecusan Kemendagri sehingga dikhawatirkan terabaikannya fokus presiden untuk kepentingan bangsa dan  negeri ini.

“ Tito memang wajar dinilai oleh ketua MPR berkinerja buruk. Toh, masyarakat saja sampai mengerutkan dahi  karena kinerjanya yang tidak cermat menyebabkan Aceh sempat tegang kembali karena keputusan keliru tersebut. Kritik keras Muzani diyakini  disetujui publik, ini adalah suara mayoritas masyarakat,” pungkas Efriza.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan.

Muzani menilai hal itu agar tidak menjadi beban masalah untuk Presiden Prabowo Subianto.

“ Sebaiknya, saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian  yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi  Presiden, padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025.

I neo