DPR Bongkar Skandal di PT. Telkom : Rp 421 Miliar ini Bukan Korupsi Tapi Perampokan Nyata

JAKARTA, PINTASSATU.com – DPR Soroti Skandal Korupsi di Anak Usaha PT. Telkom senilai Rp 431 Miliar. Anggota DPR menilai itu bukan hanya soal korupsi akan tetapi  Perampokan nyata.

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam,  melontarkan kritik keras terhadap dugaan korupsi proyek fiktif senilai Rp 431 miliar yang melibatkan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Ia menyebut praktik tersebut sebagai bentuk perampokan terhadap rakyat secara terang- terangan.

“Korupsi besar senilai Rp 431 miliar bukan cuma merugikan negara, tapi itu adalah perampokan yang dilakukan secara terang-terangan oleh anak usaha Telkom,” kata Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direksi Telkom di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (2/7/2025).

Dugaan kasus korupsi ini mencuat setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan sedikitnya 10 orang tersangka dari jajaran manajemen dan vendor yang terlibat dalam proyek fiktif di anak perusahaan Telkom.

Proyek tersebut berlangsung pada periode 2016–2018 dan ditengarai menggunakan anggaran negara tanpa realisasi pekerjaan yang sah.

Mufti menilai, kasus ini mencoreng citra BUMN dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pelat merah. Ia juga menyoroti minimnya sistem pengawasan dan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan proyek di tubuh Telkom Group.

“Kami mendesak agar Kementerian BUMN bersama Kejaksaan dan  lembaga terkait mengusut tuntas siapa saja yang terlibat. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Mufti juga  meminta Direktur Utama Telkom yang baru menjabat agar segera melakukan audit menyeluruh dan  mempublikasikan hasilnya secara transparan kepada publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Telkom belum memberikan pernyataan resmi terkait tanggapan atas pernyataan Mufti Anam maupun perkembangan kasus hukum yang sedang berjalan.

I Gigie