Empat Pulau Kembali ke Aceh, Gubernur Mualem Disambut Bak Pahlawan

BANDA ACEH, PINTASSATU.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mendapat sambutan meriah saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Rabu siang, 18 Juni 2025.

Kedatangannya disambut bak pahlawan oleh masyarakat, setelah pemerintah pusat resmi menetapkan empat pulau sengketa kembali menjadi bagian dari wilayah Aceh.

Setibanya di bandara, Mualem disambut secara adat dengan pengalungan Kupiah Meukeutop oleh Ketua Majelis Ulama Kota Banda Aceh, Tgk Abdul Aziz. Ia juga menerima peusijuek, prosesi adat Aceh sebagai bentuk doa dan restu.

Mualem didampingi sejumlah pejabat dan tokoh Aceh, seperti Bupati Aceh Barat Tarmizi, Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, serta mantan anggota DPRA Teungku Yunus dan Abi Lampisang.

Dalam konferensi pers, Mualem menyampaikan hasil pertemuannya dengan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Sumatera Utara di Jakarta.

Ia mengumumkan bahwa empat pulau yang sempat menjadi sengketa—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—telah dikembalikan secara administratif ke Aceh.

“Dengan komitmen bersama Presiden dan Mendagri, diputuskan bahwa keempat pulau itu kembali kepada kita, kepada Aceh,” ujar Mualem.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil dari perjuangan panjang dan doa rakyat Aceh.” Sambung Mantan Panglima GAM itu.

Keputusan ini menyusul polemik yang mencuat usai Kementerian Dalam  Negeri sebelumnya menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Aceh menolak langkah tersebut dan menegaskan bahwa secara historis, adat, dan dokumen administratif, pulau-pulau tersebut merupakan wilayah Aceh.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta sehari sebelumnya menegaskan, Keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.

Langkah ini dipandang sebagai bentuk koreksi administratif sekaligus penghormatan terhadap identitas wilayah Aceh.

Mualem menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan semua pihak yang terlibat.

“Tugas kita selanjutnya adalah mengelola potensi pulau-pulau itu untuk kepentingan rakyat, mulai dari  migas hingga pertanian kelapa,” kata dia.

Saat ditanya apakah ada opsi pengelolaan bersama dengan Sumatera Utara, Mualem menolak.

“Tidak. Itu hak Aceh. Banyak peminat, terutama dari Timur Tengah. Tapi kita akan kelola sendiri.” Tegas Mualem dikutip berita sebelumnya.

Keputusan ini disambut positif oleh masyarakat dan elite Aceh, serta dinilai mampu meredam potensi ketegangan antardaerah. Mualem menutup pernyataannya dengan ajakan menjaga stabilitas dan harmoni antarwilayah.

“Yang penting pulau-pulau itu tetap dalam bingkai NKRI. Mari kita jaga perdamaian antara Aceh dan Sumatera Utara,” kata Mualem

I PS.W. 0057