Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

KENDARI | PINTASSATU.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 kepada DPRD Provinsi Sultra.

Penyerahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (15/7/2025).

Agenda utama rapat paripurna tersebut adalah penyerahan dan  penjelasan substansi dokumen RPJMD, yang diawali  dengan pembacaan surat masuk oleh Plh. Sekretaris DPRD.

Dokumen diserahkan langsung oleh Gubernur kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, dan disaksikan para wakil ketua serta seluruh anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi atas komitmen DPRD dalam mengawal tahapan perencanaan pembangunan daerah.

Ia menekankan bahwa dokumen RPJMD merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah daerah dan DPRD, yang telah melewati berbagai tahapan konsultasi sejak awal  2025.

“RPJMD ini disusun dengan pendekatan partisipatif, mempertimbangkan aspirasi masyarakat, arah pembangunan nasional, dan potensi lokal Sultra,” ujar Gubernur.

Visi Lima Tahun: Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius

RPJMD 2025–2029 mengusung visi besar: “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan  Religius.” Visi ini dijabarkan dalam tiga misi utama pembangunan, sejumlah tujuan strategis, serta lima sasaran pokok pembangunan daerah.

Capaian pembangunan akan diukur melalui indikator makro yang kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja perangkat daerah sebagai landasan kerja lintas sektor.

Empat Pilar Prioritas Pembangunan

Gubernur menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang berfokus pada empat prioritas utama, yaitu:

1. Pendidikan – Target peningkatan rata-rata lama  sekolah dari  9,7 tahun (2024) menjadi 13 tahun

(2030), dengan dukungan program nasional seperti sekolah rakyat dan  sekolah unggulan gagasan Presiden Prabowo Subianto.

2. Kesehatan – Prioritas pada peningkatan pelayanan dan  eliminasi penyakit menular. “Tidak boleh ada warga yang tak dilayani di rumah sakit, apalagi sampai meninggal karena pelayanan yang buruk,” tegasnya.

3. Agro-Maritim – Fokus pada peningkatan produktivitas tanaman pangan dan  perluasan lahan tanam demi  ketahanan dan  swasembada pangan.

4. Infrastruktur – Target peningkatan kondisi jalan  mantap dari  66,57 persen (2024) menjadi 95 persen pada tahun 2030.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan potensi ekonomi lokal yang melibatkan pelaku usaha kecil dan masyarakat ekonomi lemah.

Tegaskan Komitmen, Larang Perwakilan dalam Pembahasan

Dalam arahannya, Gubernur meminta seluruh kepala OPD untuk hadir secara langsung dan  tidak diwakilkan dalam setiap tahapan pembahasan RPJMD.

Ia menegaskan pentingnya keterlibatan langsung dalam penyusunan arah pembangunan provinsi selama lima tahun ke depan.

“RPJMD ini bukan sekadar dokumen, tetapi arah kebijakan pembangunan yang harus kita kawal bersama. Saya harap tidak ada OPD yang main-main atau abai  terhadap proses ini,” katanya.

Dimulainya Proses Pembahasan Strategis

Penyerahan dokumen ini menandai dimulainya proses evaluasi dan  penyempurnaan oleh DPRD. Harapannya, seluruh rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 benar- benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan  menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan di Sultra.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dan  anggota DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, TNI/Polri, Kejaksaan, kementerian/lembaga, BUMN, serta para kepala OPD di lingkup Pemprov Sultra.

“Mari kita bersinergi membangun Sulawesi Tenggara yang tangguh, kompetitif, dan bermartabat, baik di tingkat nasional maupun global,” pungkas Gubernur.

I PS.W.00312