KKP dan AFMA Gelar Pelatihan Pemantauan Kapal Perikanan untuk Berantas IUU Fishing

SULTRA, PINTASSATU.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bekerja sama dengan Australian Fisheries Management Authority (AFMA) menggelar Pelatihan Pemantauan Kapal Perikanan di JAKARTA (16/6) sebagai bagian dari program kerja sama regional untuk memberantas praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Workshop yang berlangsung mulai Senin (16/06) hingga Rabu (18/06) di Jakarta ini merupakan bagian dari komitmen bersama negara-negara anggota RPOA-IUU dalam penguatan sistem pengawasan dan pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis yang mendukung penguatan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Kegiatan ini menjadi kesempatan emas bagi  kami untuk belajar dan  bertukar praktik terbaik terkait pemantauan kapal perikanan menggunakan VMS. Melalui kerja sama ini, kami harap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kami,  terutama di wilayah rawan IUU Fishing,” tegas Ipunk.

Workshop selama tiga hari ini, menjadi ruang diskusi teknis antara AFMA dan PSDKP untuk membahas pengalaman kebijakan dan operasional dalam penerapan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), khususnya yang berkaitan dengan Vessel Monitoring System (VMS).

Selain sebagai ajang berbagi pengetahuan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama pengawasan laut di wilayah perbatasan dan mendorong pertukaran data yang relevan antar negara.

Lebih lanjut, Ipunk menyampaikan bahwa kerja sama dengan AFMA merupakan bentuk respons aktif terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas pengawasan nasional, serta langkah konkret dalam menjawab tantangan pengawasan lintas negara.

Ia juga menegaskan pentingnya membangun sinergi antar negara dalam berbagi data dan menyusun strategi penindakan yang adaptif terhadap dinamika yang terjadi di laut.

“Ada beberapa agenda utama yang dibahas pada workshop ini, seperti pengalaman teknis dan kebijakan VMS di AFMA, eksplorasi peluang berbagi data antara AFMA dan  PSDKP, hingga diskusi tentang penguatan pengawasan wilayah perbatasan melalui sistem MCS atau monitoring, control, and  surveillance,” terang Ipunk.

Kedua pihak juga  menyampaikan praktik implementasi VMS di kapal-kapal perikanan yang mencakup aspek regulasi, kebijakan, serta sistem manajemen pemantauan kapal.

Pemerintah Australia dalam kesempatan ini turut menyampaikan bahwa program mereka untuk mendukung pemberantasan IUU Fishing di kawasan regional telah menunjukkan kemajuan, termasuk kontribusi positif terhadap penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Program ini meliputi kegiatan workshop, pelatihan, pertukaran petugas perikanan, dan  dukungan terhadap penguatan SDM.

Melalui forum ini, diharapkan hubungan antara Pemerintah Indonesia dan  Australia semakin erat dan  mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan  terintegrasi.

Hal ini sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam mewujudkan lima program kebijakan ekonomi biru demi keberlanjutan ekosistem laut dan pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab.

I PS.W.0031