Kunjungan DPD RI ke NTB tak Singgung Aspirasi Pemekaran PPS

MATARAM I Pintassatu.Com I – Kunjungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Provinsi NTB, Selasa, (20/05/25), tak terungkap aspirasi terkait Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Keterangan tertulis yang diterima redaksi Pintassatu. Com, rombongan yang diterima Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri ini, membahas isu isu normatif.

Sementara pada sisi lain, kelompok atasnama KP4S sedang agresif menyuarakan pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi sendiri. Bahkan belum lama  ini, Pelabuhan Poto Tano  KSB jadi sasaran blokade.

Sebagaimana keterangan tertulis, Wagub menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah RI berharap agar NTB bisa dikenal di luar NTB. Sehingga terwujud cita-cita NTB makmur mendunia.

“Atas nama pemerintah provinsi NTB, kami ucapkan selamat datang di NTB, walaupun kunjungannya sangat padat,” kata Wakil Gubernur NTB saat memberikan sambutan pada penerimaan kunjungan DPD RI di ruang rapat Tambora,

Lebih lanjut Umi Dinda, sapaan akrab Wagub NTB menyampaikan, bahwa banyak hal yang harus terus dilakukan untuk NTB, termasuk menjadi tugas bersama adalah men-duniakan NTB, dengan menggali potensi-potensi sektor unggulan daerah dan  menjalin kerjasama dengan investor luar negeri

“NTB selalu siap menerima kunjungan dari  DPD RI, kami berharap kehadiran anggota DPD RI bisa mengawal potensi-potensi unggulan di NTB,” Sambut Umi Dinda

Mantan Bupati Bima dua  periode tersebut menambahkan, bahwa dirinya berbangga hati atas kunjungan ini, apalagi dengan adanya perwakilan dari  Nusa Tenggara Barat yang bisa menjembatani aspirasi NTB

“Dengan adanya perwakilan NTB, Mbak  Mira Midadan, berharap bisa menjadi  jembatan aspirasi bagi  NTB. Tetaplah merindukan Nusa Tenggara Barat,” ujarnya

Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Parlemen DPD RI, Gusti  Farid  Hasan Aman memaparkan tentang maksud dan  tujuan kunjungan ke NTB, tentunya untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki NTB, baik  dari  bidang pariwisata dan  lainnya

“Kami ingin mengecek dan  mengawal potensi yang dimiliki NTB, agar bisa dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan dan  pertumbuhan masyarakat di NTB,” kata Farid  Hasan

Lebih lanjut Farid  Hasan menyampaikan bahwa menjadi kewajiban DPD melakukan beberapa hal untuk Daerah Potensi antara lain penyerapan aspirasi daerah, mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, dan  memberikan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang yang terkait dengan daerah.

“Kami akan memberikan pengawasan dan  memastikan Kebijakan Nasional tidak melanggar Hak Otonomi dan mendukung pembangunan daerah,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara Penerimaan Kunjungan DPD RI ini, para Asisten dan  Karo Adpim  Setda NTB. I PS. Own.00125