Maraknya PETI di Madina, Kapolri Diminta Evaluasi Kapolda Sumut dan Kapolres Secara Menyeluruh

MEDAN, PINTASSATU.com I – Maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Mandailing Natal membuat sejumlah tokoh pemuda angkat bicara.

Ketua Generasi Muda  GRIB Jaya Sumatera  Utara, Ade Rinaldy  Tanjung, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., serta Kapolres Mandailing Natal.

Dalam  pernyataannya pada Senin, 16 Juni 2025, Ade menilai lemahnya pengawasan dan kurangnya tindakan tegas dari aparat telah membuat aktivitas PETI semakin merajalela. Ia menyoroti kerusakan lingkungan dan potensi korban jiwa sebagai konsekuensi dari pembiaran yang terjadi.

“Sudah cukup banyak kerugian negara akibat PETI ini, belum lagi korban jiwa yang terus berjatuhan. Kami tidak ingin ada nyawa rakyat yang melayang sia-sia hanya karena kelalaian aparat,” tegas Ade.

Ia mendorong Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut untuk mengambil alih penanganan langsung dan  tidak hanya mengandalkan operasi bersifat formalitas. Menurutnya, butuh langkah konkret untuk menghentikan jaringan tambang ilegal yang makin  tertata rapi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Generasi Muda GRIB Jaya Kabupaten Mandailing Natal, Sutan Paruhuman Nasution. Ia menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan akibat PETI kini menjadi mimpi buruk warga sekitar.

“Kami di daerah melihat langsung dampak kerusakan lingkungan akibat PETI ini. Sungai tercemar, hutan rusak, dan masyarakat sekitar hidup dalam ketakutan. Sudah saatnya aparat benar-benar hadir dan  bertindak, bukan hanya diam,” tegas Sutan.

Ia menambahkan bahwa jika aparat tidak segera bertindak, kepercayaan publik  terhadap institusi Polri akan terus menurun. Sutan menilai penegakan hukum selama ini masih belum menyentuh aktor utama di balik tambang ilegal.

“Kami siap bersinergi dan mengawal proses hukum jika aparat benar-benar serius. Tapi kalau dibiarkan terus seperti ini, kepercayaan rakyat terhadap institusi Polri akan makin tergerus,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, Ade Rinaldy menegaskan bahwa jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, pihaknya akan menggerakkan aksi nasional. Langkah ini diambil untuk menekan percepatan reformasi dan  penegakan hukum yang adil di wilayah-wilayah rawan tambang ilegal seperti Mandailing Natal.

Masyarakat kini menunggu ketegasan dari Kapolri untuk mengevaluasi struktur kepolisian daerah yang dianggap lemah menghadapi praktik ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga.

I PS. W. 00510