Minta Pembentukan PPS Dipercepat KP4S Aksi Demonstari di Pelabuhan Tano

SUMBAWA BARAT I Pintassatu.Com I — Mulai hari ini, Kamis tanggal 15 Mei sampai dengan 19 Mei 2025, Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) berencana akan menggelar aksi emonstrasi di Pelabuhan Tano Kabupaten Sumbawa Barat NTB.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi dari KP4S bernomor 01/KP4S_Sumbawa/V/2025 tertangal 10 Mei 2025, yang di tujukan pada Kapolres Sumbawa Barat, prihal surat pemberitahuan aksi demonstrasi terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Dalam surat pemberitahuan aksi yang diterima media Pintassatu.Com itu menyebutkan bahwa aksi demonstrasi yang mereka rencanakan akan berlangsung secara berturut – turut selama 5 hari kalender, dimulai  tanggal 15 Mei sampai dengan 19 Mei 2025, dengan jumlah massa aksi 2.500 orang, lokasi di pintu masuk Pelabuhan Poto Tano.

Pelabuhan Poto Tano adalah pelabuhan penyeberangan khusus kapal Fery milik ASDP yang melintasi Selat Alas dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok.

Dalam suratnya KP4S yang dibuat di Sumbawa Besar itu, secara tegas menyebutkan bahwa kegiatan aksi demonstarai tersebut berisi dua tuntutan.

Satu, mereka meminta pemerintah agar moratorium daerah otonom baru segera dicabut. Kedua, mendorong pemerintah agar segera mengesahkan rancangan undang – undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Aksi demonstrasi itu menurut mereka Sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah pusat yang dinilai lamban merspon tentang pengesahan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa dalam Otda Baru.

Sekilas mengenai PPS yang menjadi tujuan aksi demostrasi KP4S itu adalah berangkat Perjuangan rakyat Pulau Sumbawa untuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang sejak 30 tahun silam.

Rakyat bersama Para tokoh pencetus pemekaran PPS dari Provinsi induk Nusa Tenggara Barat (NTB) memulai perjuangan sejak tahun 90 an.

Perjuangan itu, dari lobi – lobi di Pemerintah Pusat, di Komisi II DPR RI pada tahun itu, sampai tahap di laksanakannya agenda Kongres Rakyat pada tahun 2000 an, di kota Sumbawa besar.

Pemekaran itu dimulai dari pikiran cerdas, dengan melihat potensi alam, dan berbagai pertimbangan teritorial, dan rentan kendali, sehingga muncul ide agar provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang terdiri dari dua palau dan tiga etnis itu dapat dimekarkan untuk menjadi dua provinsi.

Di NTB terdapat dua pulau, yakni Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, dan terdapat tiga etnis, yakni etnis atau suku sasak yg ada di Pulau Lombok, serta etnis Samawa (Sumbawa),  dan etnis mbojo (Bima) yang berada di Pulau Sumbawa.

Di Pulau Lombok, terdapat lima Kabupaten Kota, yakni Kota Mataram (sebagai Ibu Kota Provinsi), Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara.

Di Pulau Sumbawa juga terdapat lima Kabupaten Kota, yakni Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabuoaten Dompu, Kabuoaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Secara adimistratif pemekaran itu sendiri dinilai telah layak, karena telah memenuhi ketentuan persyaratan yang dibutuhkan sebagai wilayah Otda Baru.

Namun perjuangan rakyat Pulau Sumbawa ini terhenti akibat terbitnya moratorium Otda Baru pada Era Presiden ke – 6 Susilo Bambang Yudhoyono pada priode ke dua pemerintahannya. I PS. Own.00125