Mutasi 79 Jabatan di Aceh Diduga Ada Peran Orang Penting

ACEH | Pintassatu.Com | — Mutasi 76 Jabatan di lingkungan Pemerintahan Aceh baru – baru ini menyisahkan pertayaan. Ada sejumlah jabatan struktural yang dimutasi diduga kuat ada peran orang penting.

Mutasi itu memunculkan spikulasi, dan dugaan, karena dianggap mutasi sejumlah pejabat teras itu disinyalir tidak transparan.

Dari hasil penelusuran tim investigasi, terungkap dugaan kuat keterlibatan dua  tokoh berpengaruh berinisial SD danGN dalam menyusun dan merekomendasikan daftar usulan jabatan eselon III.A dan IV.A.

Dokumen internal yang diperoleh tim menunjukkan pola  keterkaitan personal dan afiliasi yang cukup signifikan antara para pejabat yang dipromosikan dengan SD dan GN.

Sejumlah nama yang masuk dalam daftar mutasi memiliki hubungan kedekatan pribadi, institusional, bahkan keluarga dengan kedua tokoh tersebut. Beberapa di antaranya merupakan teman satu angkatan sekolah kedinasan, kolega, hingga pasangan hidup dari  salah satu aktor yang diduga kuat ikut bermain.

Sebut saja nama SM, yang disebut dalam catatan sebagai “istri GN”. Ia dipromosikan menjadi Sekretaris Dinas salah satu SKPD, posisi strategis di sektor layanan publik  dan  pariwisata daerah. Kemudian ada nama MR yang disebut sebagai bagian dari  “tim penyusun mutasi atas arahan GN dan  SD”. Ia kini menjabat Kepala Bidang di Badan Kepegawaian Aceh.

Lebih jauh lagi, terdapat juga nama SY, “teman dekat GN”, yang kini menjadi salah satu Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Aceh, serta LS, yang dalam catatan disebut sebagai “teman dekat GN sebagai suport dana”, kini menjabat sebagai Kepala Bidang di sebuah SKPA.

Kondisi ini menimbulkan spokulasi di kalangan ASN dan masyarakat sipil akan potensi praktik nepotisme.

Nama SD dan  GN mencuat dari  sejumlah sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya. Kedua nama ini disebut kerap melakukan komunikasi intensif dengan pihak Badan Kepegawaian Aceh dan  sejumlah kepala dinas, ikut menyusun dan  memfinalisasi daftar mutasi.

Salah satu sumber menyebutkan, “GN bukan orang sembarangan. Beberapa nama yang naik itu hasil  komunikasi langsung dengan dia, bahkan disodorkan langsung ke Sekda.

Tak hanya dalam penyusunan, GN dan SD juga  disebut berperan dalam memastikan pejabat yang mereka rekomendasikan memperoleh posisi strategis yang memiliki pengaruh anggaran maupun akses kebijakan.

Sebagian besar pejabat yang dipromosikan merupakan alumni tertentu, tempat SD dan GN juga berasal. Hal ini menciptakan jejaring  tertutup yang sulit  ditembus oleh  ASN dari  latar belakang non-praja.

“ Kalau bukan praja, kecil kemungkinan tembus. Apalagi kalau tidak punya backing dari  mereka,” ujar sumber yang merupakan orang dalam.

Sebagaimana yang diberitakan sejumlah media sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menyetujui pengangkatan dan pelantikan 79 pejabat administrator dan  pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh.

Persetujuan tersebut tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Nomor 100.2.2.6/2781/OTDA tanggal 6 Mei 2025, dengan status “sangat segera”.

Persetujuan ini diberikan sebagai tanggapan atas permohonan yang diajukan Pemerintah Aceh melalui surat Gubernur Aceh Nomor Peg.800/127/P3/2025 tertanggal 29 April 2025.

Dalam  surat itu, Pemerintah Aceh mengajukan permohonan untuk memberhentikan, mengangkat,

dan  melantik sejumlah pejabat dalam jabatan administrasi sebagai bagian dari  penataan birokrasi di tingkat daerah.

Namun demikian, Kemendagri memberikan sejumlah catatan penting.

“Apabila dalam pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Mendagri ini batal,  dan  segala kebijakan Gubernur Aceh terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah,” demikian bunyi  poin  ketiga dalam surat persetujuan tersebut. I PS.W. 005725