Pembangunan 6 Batalyon TNI AD di Aceh Untuk Pertahanan Negara

BANDA ACEH, PINTASSATU.com – Kapendam Iskandar Muda  (IM) Kolonel Inf Teuku Mustafa Kamal akhirnya buka suara terkait pro  kontra pembangunan enam batalyon TNI AD di Aceh.

Keenam batalyon itu tersebar di Aceh Singkil, Nagan Raya, Pidie, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Aceh Timur.

Namun belakangan salah satu lokasi yakni  di Aceh Singkil dibatalkan, sehingga tersisa lima lokasi. Pembangunan batalyon merupakan program Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dengan nilai kontrak mencapai Rp238,2 miliar.

“Inikan  kebijakan pemerintah pusat. Bagian dari  kebijakan pertahanan negara dari  ancaman serangan baik  itu dari  luar maupun gangguan ancaman dari  dalam terhadap keutuhan NKRI,” kata Mustafa Kamal,  Senin (30/6/2025).

Menurutnya, wacana tersebut juga  tercantum dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengatur tentang tugas pokok TNI.

Di mana, pasal tersebut secara umum menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan  melindungi segenap bangsa dan  seluruh tumpah darah Indonesia dari  ancaman dan gangguan.

“Masalah batalyon kita itukan kebijakan pertahanan dan  merupakan wewenang pemerintah pusat. Tujuan kita inikan  membuat suasana daerah aman dan  tentram,” jelasnya.

Sebelumnya, rencana pembangunan batalyon mendapat sorotan dari  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma.

Ia menilai pembangunan batalyon di Aceh merupakan pelanggaran terhadap perjanjian damai MoU Helsinksi.

Tak hanya itu, Haji Uma mengingatkan bahwa berdasarkan MoU Helsinki, jumlah maksimal personel TNI organik yang dapat ditempatkan di Aceh adalah 14.700 personel. Ia juga  menyoroti nilai anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan fasilitas militer di Aceh yang mencapai lebih dari  Rp 238 miliar.

“Aceh saat ini bukan zona perang dan  masyarakat saat ini hidup dalam suasana damai, kehadiran militer dalam jumlah besar bisa menimbulkan trauma baru, khususnya di wilayah-wilayah yang pernah terdampak konflik,”  ujar Haji Uma.

I neo