Pemprov Babel Kaji Ulang Alokasi Anggaran Pendidikan

PANGKALPINANG | Pintassatu.com I Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam menindaklanjuti rencana kebijakan penghapusan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) di sekolah-sekolah jenjang SMA/SMK/SLB. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi yang digelar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu  (14/5/2025), di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel.

Hadir  dalam audiensi tersebut, Pj Sekretaris Daerah Prov.  Kepulauan Babel, Fery Afriyanto, didampingi Plt. Inspektur Daerah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Hukum, serta para Kepala Sekolah dari  seluruh SMA, SMK, dan  SLB se-Babel.

Dalam  pertemuan tersebut, berbagai hal strategis terkait pelaksanaan pendidikan dibahas secara terbuka, termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung rencana kebijakan penghapusan IPP secara penuh.

“Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalokasikan sekitar Rp23 miliar untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya bagi  penggajian tenaga honor. Dana  ini berasal dari APBN dan  APBD, dan  penggunaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Fery Afriyanto.

Lebih lanjut, Pj Sekda menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan IPP tentu akan berdampak pada struktur pembiayaan operasional sekolah. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penghitungan dan  pengkajian ulang terhadap APBD guna memastikan kebutuhan anggaran pendidikan dapat terpenuhi secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel, Didit Srigusjaya, menekankan perlunya perencanaan yang matang agar kebijakan ini berjalan efektif dan  tidak mengganggu kelangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Kami memperkirakan sedikitnya diperlukan Rp50 miliar untuk menutup kebutuhan pembayaran gaji sekitar 250 tenaga guru honorer serta operasional sekolah. Maka  dari  itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan kajian  dan  penyesuaian anggaran secara komprehensif,” tegas Didit.

Audiensi ini merupakan bagian dari  upaya sinergis antara eksekutif dan  legislatif dalam membangun pendidikan yang inklusif dan  bebas pungutan, serta menjadi langkah awal  untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  I PS.W.0111025