PETI Merebak, Polda Gorontalo di Titik Nadir Kepercayaan

Berikut disampaikan oleh, Jhojo Rumampuk, Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Gorontalo, pada media Pintassatu.Com, Jumat 23 Mei 2025,

GORONTALO I Pintassatu.Com I — Menurutnya, Pohuwato, sebuah kabupaten di ujung barat Provinsi Gorontalo, kini tengah menghadapi darurat lingkungan yang parah.

Bukan  karena bencana alam, tetapi karena ulah  manusia. Yakni Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang semakin menjadi-jadi.

Ironisnya, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bukan hanya dibiarkan, tetapi nyaris “difasilitasi” oleh pembiaran aparat penegak hukum yang semestinya menjadi garda terdepan perlindungan publik  dan  alam.

Puluhan bahkan ratusan alat berat (ekskavator) leluasa mengeruk tanah, merusak bukit, mengotori sungai, dan meminggirkan masyarakat adat serta petani lokal dari  ruang hidup mereka.

Laporan demi laporan mengalir, bukti  visual tersebar, namun tindakan nyata dari  pihak kepolisian khususnya Polda Gorontalo dan  Polres Pohuwato bak  fatamorgana, tampak dari  kejauhan, namun kosong saat didekati.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah sikap aparat yang seolah terjebak dalam manuver diplomatis dengan janji-janji akan “menseriusi”, pengulangan retorika “masih pengumpulan bukti”, hingga berbagai pernyataan yang hanya berfungsi sebagai penenang publik.

Ini bukan penegakan hukum, tapi pengelabuan kesadaran kolektif. Padahal, secara hukum, tidak ada lagi alasan untuk menunda penindakan.

Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum  Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit menyebut bahwa hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan.

Keberadaan ekskavator dan  aktivitas tambang ilegal di Pohuwato bukan hal tersembunyi. Ia kasat mata, terekam kamera, dan  diketahui publik  secara luas.

Jika itu saja harus “dibuktikan” lebih lanjut, maka sesungguhnya yang diragukan bukanlah fakta lapangan, melainkan kemauan politik dan  integritas institusi.

Lebih jauh, munculnya dugaan keterlibatan oknum di jajaran Polda Gorontalo dalam aktivitas PETI menjadi catatan serius.

Saat aparat yang mestinya menindak, justru berada dalam lingkar permainan tambang ilegal, maka musuh terbesar bukanlah penambang liar, melainkan aparat korup yang menggadaikan tanggung jawab demi  keuntungan pribadi.

Masyarakat berhak curiga. Kolusi antara aparat dan  cukong tambang menjadi pola  laten yang menguat dari  waktu ke waktu, dan  diamnya institusi hanya mengonfirmasi kecurigaan tersebut.

Di sinilah titik nadir kepercayaan publik  terhadap penegakan hukum di Gorontalo. Kepercayaan yang dibangun dengan kerja keras bisa hancur hanya oleh satu tindakan pembiaran.

Dan saat hukum tak lagi berpihak kepada kebenaran, rakyat hanya bisa menggantungkan Pohuwato tidak boleh dibiarkan hancur oleh kerakusan segelintir orang yang memperkaya diri dengan merampas tanah rakyat.

Alam yang rusak tak bisa dikembalikan, sungai yang tercemar butuh waktu puluhan tahun untuk pulih, dan generasi yang kehilangan ruang hidup akan tumbuh dalam ketimpangan struktural.

Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato harus menjawab untuk siapa mereka berdiri? Untuk rakyat, atau untuk para cukong?

Hukum bukanlah tontonan. Ia harus dijalankan.

Jika tidak, rakyat akan mencari cara lain untuk menuntut keadilan dan  itu bisa berarti krisis yang jauh  lebih  besar dari  sekadar tambang ilegal.

Ini bukan lagi saatnya berdiplomasi dengan bahasa basa-basi. Aparat penegak hukum, khususnya Polda Gorontalo dan  Polres Pohuwato, harus segera menunjukkan keberpihakan yang jelas berpihak kepada hukum, lingkungan, dan  rakyat.

Jika tidak, sejarah akan mencatat mereka (Polda Gorontalo dan  Polres Pohuwato) sebagai bagian dari  persoalan, bukan solusi. I PS.W.0024225