PHK Massal Industri Media, Ini Tanggapan Senator Asal Yogyakarta

YOGYAKARTA  I Pintassatu.Com I – Gelombang pemutusan hubungan kerja  (PHK) yang melanda berbagai sektor belakangan ini, khususnya industri media massa, mendapat sorotan dari  Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Ia menyatakan keprihatiannya dan  menilai kondisi ini bukan hanya soal ketenagakerjaan, melainkan ancaman nyata bagi  keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Hilmy Muhammad anggota DPD asal Yogyakarta

“Ketika pekerja media kehilangan ruang dan  kesempatan, sesungguhnya ini alarm bagi  demokrasi kita. Ketika media tumbang, ruang publik  kehilangan suara yang independent, maka yang terancam bukan hanya kehidupan mereka, tapi juga  hak  masyarakat atas informasi yang objektif dan  berkualitas,” ujar Senator asal Yogyakarta tersebut dalam keterangan tertulisnya kepada media pada Ahad  (04/05/2025).

Menurut Anggota Komite II DPD RI tersebut, dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih  dan  dinamika digital yang terus bergerak cepat, industri media memang menghadapi tantangan berat. Namun demikian, pemerintah harus memahami bahwa media bukan sekadar unit bisnis biasa.

“Media ini pilar demokrasi. Kalau sektor ini terpuruk, demokrasi pun  bisa pincang. Ekonomi kita memang belum membaik, tapi demokrasi jangan menjadi korban. Maka  menurut kami,  harus ada sikap dari  Pemerintah untuk bertanggung jawab,” tegas Gus Hilmy.

Pria yang juga  Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  tersebut (PBNU) mengingatkan, selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga  memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang informasi publik  tetap sehat dan  berimbang. Oleh sebab itu, diperlukan langkah strategis berupa perlindungan dan  insentif khusus untuk menjaga keberlanjutan media.

Mereka butuh perlindungan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga  secara moral dan  sosial. Negara dan  masyarakat wajib hadir di tengah situasi sulit ini dan  menyiapkan skema stimulus khusus, seperti keringanan pajak, insentif iklan layanan masyarakat, atau program pendampingan digitalisasi media kecil-menengah agar bisa bersaing di era platform digital global.” kata Gus Hilmy.

Anggota MUI Pusat tersebut juga  mengajak para pelaku media untuk tidak sepenuhnya bergantung pada iklan, melainkan menggali peluang-peluang usaha serta memperbanyak kolaborasi.

“Media harus mulai membangun diversifikasi usaha, berkolaborasi dengan berbagai komunitas, kampus, pesantren, bahkan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem konten yang edukatif dan  produktif,” ujarnya.

Gus Hilmy juga  mengingatkan pentingnya menjaga independensi media di tahun-tahun politik. Media  harus tetap menjadi ruang penyampai informasi yang jujur, bukan sekadar corong kekuasaan atau alat propaganda.

“Kami mendorong pers hari ini untuk lebih berdaya, lebih mencerdaskan. Pers jangan hanya menjadi tukang stempel, dan  tidak memberi peluang bagi  lahirnya pikiran-pikiran yang berbeda dengan mainstream. Misalnya, pers semestinya punya keberanian terhadap isu-isu macam UU TNI, pembukaan lahan baru untuk food estate maupun soal Danantara. Ini akan dapat menumbuhkan apresiasi bagi  para pelaku media dari  masyarakat,” pungkas Gus Hilmy. II PS.W.0031125