Pimpinan Cabang Japnas Konawe Siap Kawal Ketahanan Pangan Nasional

KONAWE I Pintassatu.com I – Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Kabupaten Konawe, Ariasari Dwi Sartika Saranani, S.Pi., menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dwi, sapaan akrabnya, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk membangun kemandirian bangsa, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Sebagai pelaku usaha di sektor penggilingan padi  melalui perusahaannya, CV Usbar54, Dwi mengungkapkan bahwa program ketahanan pangan yang digagas oleh  Presiden sangat relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, memberikan peluang besar bagi  pelaku usaha lokal untuk berperan aktif  dalam menjaga stabilitas pasokan pangan.

“ Sebagai pelaku usaha di sektor pengolahan hasil pertanian, saya sangat mendukung program swasembada dan  ketahanan pangan ini. Dengan memaksimalkan potensi lokal,  kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” ujar Dwi.

Ia juga  menyoroti potensi besar Kabupaten Konawe sebagai salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Tenggara, yang perlu dioptimalkan melalui sinergi antara pemerintah, petani, dan  pelaku usaha.

Dalam pengelolaan CV Usbar54, Ia menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog, untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi rantai pasok pangan.

“ Selama ini, kemitraan dengan Bulog sangat membantu usaha kami. Kepastian penyerapan hasil giling yang diberikan Bulog memungkinkan kami untuk lebih fokus menjaga kualitas dan produktivitas,” tuturnya.

Selanjutnya Ariasari Dwi Sartika Saranani CV Usbar54 Dukung Asta Cita Presiden Dalam  pengelolaan CV Usbar54, Ia menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog, untuk memastikan keberlanjutan dan  efisiensi rantai pasok pangan.

“ Selama ini, kemitraan dengan Bulog sangat membantu usaha kami. Kepastian penyerapan hasil giling yang diberikan Bulog  memungkinkan kami untuk lebih fokus menjaga kualitas dan produktivitas,” tuturnya.

Dwi juga  mencatat adanya perubahan signifikan dalam pola bisnis yang terjadi setelah diterapkannya kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen.

Sebelum kebijakan ini, pelaku usaha seperti dirinya masih bisa menyesuaikan harga gabah sesuai kondisi pasar dan musim.

“Sebelum adanya kebijakan HPP, kami bisa mengatur harga gabah sesuai situasi pasar. Ketika musim panen melimpah, harga bisa tinggi, dan saat musim hujan atau kualitas gabah menurun, harga menyesuaikan. Tapi sekarang, harga harus tetap di angka Rp6.500, dan kami tidak diperbolehkan membeli di bawah harga itu,” jelasnya.

Dwi menambahkan, dengan kebijakan baru tersebut, skema bisnis penggilingan juga mengalami perubahan.

Saat ini, perusahaan penggilingan seperti CV Usbar54 tidak lagi membeli gabah langsung dari petani, melainkan menerima gabah dari  Bulog dan hanya dibayar untuk jasa penggilingan.

“ Sekarang, kami lebih berfungsi sebagai mitra Bulog.  Gabah disediakan oleh Bulog, dan kami hanya menerima pembayaran untuk jasa penggilingan,” tambahnya.

Meski begitu, Dwi tetap mendukung kebijakan tersebut karena diyakini  akan membawa dampak positif dalam jangka panjang, dengan menciptakan sistem pangan nasional yang lebih  stabil dan adil bagi  petani, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen.

“ Saya berharap program-program ketahanan pangan ini semakin membuka ruang bagi  pelaku UMKM dan industri kecil menengah di sektor pertanian. Ketahanan pangan bukan hanya tentang produksi besar-besaran, tetapi juga  tentang membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan dan  adil, serta berpihak pada pelaku usaha lokal,”  pungkasnya.

Japnas Konawe, di bawah kepemimpinan Dwi, siap menjadi mitra  strategis pemerintah dalam memastikan bahwa program-program ketahanan pangan ini menyentuh akar rumput dan memberikan dampak langsung bagi  masyarakat, terutama petani dan  pelaku usaha kecil di sektor pangan. I PS.W. 003125