Program MBG dan Realita Ekonomi Lokal Mandailing Natal: Harapan vs Fakta Lapangan

MANDAILING NATAL, PINTASSATU.com – Pernyataan Wakil Bupati Mandailing Natal soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharap mampu membuka lapangan kerja dan  mendorong perputaran ekonomi lokal menuai respons kritis.

Aktivis Mahasiswa Mandailing Natal, Lukmanul Hakim, menyebut harapan tersebut akan sulit terwujud jika kondisi distribusi komoditas di daerah masih tak terkontrol dan tidak berpihak pada produk lokal.

Ia menyoroti lemahnya peran Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal dalam pengawasan keluar-masuknya bahan kebutuhan pokok.

“Bagaimana mungkin harapan itu tercapai kalau suplai pasar kita masih dikuasai barang dari luar?” katanya, Kamis  (19/6/2025).

Fakta di lapangan menunjukkan, sayuran, telur, hingga beras dari luar daerah masih mendominasi pasar lokal.

Hal ini membuat petani dan pelaku UMKM lokal sulit bersaing, baik dari sisi harga maupun kuantitas.

Lukmanul Hakim menegaskan, ketergantungan kronis terhadap komoditas luar daerah bisa merusak potensi ekonomi lokal. Ia mendesak tiga langkah konkret kepada Pemkab Mandailing Natal.

Pertama, Dinas Perdagangan harus segera mengontrol sirkulasi komoditas pokok secara ketat dan terukur.

Kedua, perlu diterapkan kebijakan afirmatif agar produk lokal mendapat perlindungan dan  ruang yang adil.

Ketiga, semua stakeholder – mulai dari petani, UMKM, hingga distributor lokal – harus duduk bersama menyusun skema distribusi yang sehat dan berpihak pada ekonomi akar rumput.

“Program MBG adalah langkah bagus dan layak diapresiasi. Tapi jika tanpa kebijakan pendukung, itu hanya jadi mimpi. Pemerintah tak bisa sekadar bicara, harus kerja nyata,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa bahan pangan untuk program MBG seperti telur, beras, dan sayuran wajib dibeli dari petani lokal. Bila tidak, maka semangat pemberdayaan rakyat hanya jadi jargon politik semata.

Lukmanul Hakim pun mengkritisi prioritas anggaran yang lebih condong ke pembangunan fisik ketimbang membangun sistem distribusi yang inklusif.

“Bangunlah koperasi, libatkan UMKM dan petani perempuan, jangan hanya fokus pada bangunan gedung,” ujarnya.

Ia berharap Program MBG tidak menjadi proyek seremonial penuh pencitraan, tetapi benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi rakyat Mandailing Natal yang inklusif dan berkelanjutan.

I PS. W. 00510