UU BUMN Memberi Celah Korupsi

JAKARTA I Pintassatu.Com I — Menurut penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW), UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, dapat menjadi pintu masuk terjadinya kasus korupsi di perusahaan milik pemerintah.

Sebab, kata peneliti ICW, Yassar Aulia, dalam UU itu ditetapkan bahwa direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara, sehingga akan mempersulit para penyidik untuk menindak kasus korupsi di dalamnya.

Penegak hukum sulit menjangkau jika ada dugaan penyelewengan di BUMN, karena UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menjangkau sektor swasta. Selain itu, dalam UU tersebut dipisahkan kerugian BUMN dari  definisi kerugian negara sehingga tak lagi relevan dengan UU Tipikor.  I PS. PRD. 00125