Aliansi Perempuan NTB Tolak Penggabungan DP3AP2KB ke Dinsos, Gubernur Janji Layanan Tak Akan Melemah

NTB I Pintassatu.Com I – Mataram, Rencana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  Pengendalian Penduduk, dan  Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke dalam Dinas Sosial Provinsi NTB menuai protes Aliansi Perempuan NTB.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat dialog dengan koalisi  perempuan. Foto: istimewa

Penolakan datang dari  dari  gabungan aktivis perempuan sebagai bentuk keberatan langsung kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Aliansi menilai langkah peleburan itu berpotensi menurunkan kualitas layanan publik, melemahkan implementasi pengarusutamaan gender, serta bertentangan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan  Anak.

“Ini juga  tidak sejalan dengan prinsip SDGs. Masyarakat, terutama perempuan dan  anak, bisa kehilangan akses terhadap layanan perlindungan yang seharusnya semakin diperkuat,” ujar salah satu perwakilan Aliansi dalam audiensi di Kantor Gubernur, Jumat (2/5).

Miq Iqbal sapaan Lalu Muhammad Iqbal menanggapi serius keberatan tersebut. Ia menegaskan meski dilebur, isu-isu pemberdayaan perempuan dan  perlindungan anak tetap menjadi prioritas daerah.

“Kalau nanti kita gabung, di pansel-nya nanti silakan teman-teman tunjuk satu orang duduk di pansel – pilih yang menurut teman-teman mana yang punya perspektif gender,” tegasnya.

Mantan Dubes Turki untuk RI ini, juga  memastikan pengarusutamaan gender akan diintegrasikan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi pelemahan program dan layanan. II PS.W.003325