Alokasi Anggaran Dinilai Tak Berimbang, Warga KSB Keritik Keras Gubernur NTB

SUMBAWA BARAT I Pintassatu.com I – Selasa 10 Juni 2025, Benny Tanaya warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kritik keras Gubernur NTB terkait alokasi anggaran yang dinilai tak berimbang antara Pulau Lombok dan Sumbawa.

Pegiat LSM itu, menyoroti sejumlah Anggaran yang disahkan dalam APBD Propinsi NTB TA. 2025, minim untuk Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa.

“Alokasi anggaran Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Tinggi NTB senilai Rp. 9,4 Miliar serta Rehabilitasi Mako Brimob NTB sebesar 3,6 Miliar dinilai lebih besar dari alokasi untuk Pulau Sumbawa,” ujar Benny.

Untuk diketahui, Rehabilitasi Gedung Kejati NTB, dan Rehabilitasi Gedung Mako Brimob NTB, merupakan proyek strategis untuk menunjang visi misi Gubernur NTB.

Berdasarkan data, lampiran Keputusan Gubernur NTB, No. 100.  3.3.3. 246, TA 2025, tentang penetapan paket strategi yang menunjang visi-misi Gubernur NTB Tahun 2025, yang diperoleh Pintassatu.com.

Dari 6 pengalokasian anggaran proyek strategis yang menunjang Visi – Misi Gunermur NTB itu, hanya ada satu pengalokasian anggaran untuk Pulau Sumbawa, yaitu Belanja Modal Bangunan Kesehatan-Gedung Perawatan TB dan Paru, di Rumah Sakit HL. Manambai Andul Kadir, kabupaten Sumbawa, senilai 5,4 Miliar.

Disebutkan 6 paket strategis yang menunjang visi- misi Gubernur NTB TA. 2025 adalah,

1. Bangun baru gedung rehab Napza sarana RS, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, di Mataram, senilai Rp. 12,9 M
   
2. Pembangunan Gedung Bunker Kedokteran Nuklir, Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, di Mataram, senilai Rp. 10 M
   
3. Rehabilitasi Rumah Dinas Kejati NTB, Dinas Pekerjaan Umum  dan Penataan Ruang Provinsi NTB, di Mataram, senilai 9,4 M
   
4. Belanja Modal Bangunan Kesehatan – Gedung Perawatan TB dan Paru, Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir Sumbawa Besar, senilai Rp. 5,4 M
   
5. Optimalisasi Landfill 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B, Dinas Pekerjaan Umum  dan  Penataan Ruang Provinsi NTB, di Mataram, senilai Rp. 3,7 M
   
6. Rehabilitasi Mako  Brimob  Kabupaten Lombok Tengah 3, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, senilai Rp. 3,6 M

“Sayangnya dari alokasi proyek strategis tersebut minim diproyeksikan untuk pembangunan di Pulau Sumbawa, “ujar Benny. II neo