Demo di Bandara Bima, Ratusan Mahasiswa Desak Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

BIMA I Pintassatu.com I – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Bima (HMI, PMII, IMM, KAMMI, dan GMNI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Selasa (28/5/2025).

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Bima saat gelar aksi di Bandara Sultan Salahuddin Bima. (foto istimewa)

Mereka mendesak pemerintah segera mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Mahasiswa memadati ruas jalan provinsi di sekitar bandara. Mereka menyerukan pencabutan moratorium dan mendesak Presiden Prabowo segera mengesahkan Undang-Undang pembentukan PPS.

Koordinator Lapangan, Alfiansyah, dalam orasinya menyatakan, perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah untuk kepentingan rakyat.

“Hari ini kita berjuang untuk kepentingan rakyat. Pembentukan PPS  itu aspirasi seluruh masyarakat Pulau Sumbawa. Presiden Prabowo harus segera mencabut Moratorium Daerah Otonomi Baru dan mengesahkan Undang-Undang pembentukan PPS  harus segera disahkan,” tegasnya.

Alfiansyah juga menekankan, pembentukan PPS merupakan solusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

“Dengan terbentuknya PPS, rakyat semakin mudah akses untuk pelayanan pemerintahan. Ini adalah aspirasi rakyat,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat mendukung upaya pembentukan PPS. Menurutnya, dengan sumber daya manusia dan kekayaan alam yang dimiliki, Pulau Sumbawa mampu menjadi provinsi yang mensejahterakan masyarakatnya.

“Pulau Sumbawa memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Kami percaya rakyat bisa mengelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa. Pemerintah harus berupaya mendukung perjuangan kami,” cetusnya.

Dalam  aksi tersebut, mahasiswa juga mendesak seluruh pemangku kebijakan di NTB mulai dari Gubernur NTB, DPRD Provinsi, hingga bupati/wali kota di Pulau Sumbawa untuk mendukung dan berpihak pada perjuangan pembentukan PPS.

“Seluruh pemangku kebijakan harus mendukung perjuangan PPS. Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi NTB, bupati, dan wali kota harus bersama-sama berjuang untuk percepatan pembentukan PPS,” tutup Alfiansyah. II PS.Own.00125