Dinas Sosial Alor Gunakan Aplikasi SIKS-NG untuk Identifikasi Penerima Bantuan

ALOR, PINTASSATU.com – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Alor, Yustus Baraba Dopong Abora, S.P., dalam wawancara dengan wartawan pada Senin (23/06/2025), menjelaskan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT) dan BPJS KIS memerlukan identifikasi dari para pihak yang berhak, atau penerima manfaat.

Melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Setelah pendaftaran melalui aplikasi SIKS-NG,  data akan keluar melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemudian nama akan berubah nama menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk mendapatkan data tersebut, diperlukan peran operator desa yang akan membantu proses pengumpulan dan pengelolaan data.

Operator desa akan menginput data orang-orang yang masuk dalam kategori miskin berdasarkan klasifikasi Desil yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Kriteria miskin diklasifikasikan dalam 10 Desil, yaitu: Desil 1 (sangat miskin), Desil 2 (miskin), Desil 3 (hampir miskin), Desil 4 (rentan miskin), dan Desil 5 (pas-pasan). Sementara itu, Desil 6 hingga 10 termasuk kategori menengah ke atas yang tidak menjadi prioritas untuk menerima bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan BPNT.

Petugas atau operator desa akan memasukkan nama-nama masyarakat di setiap desa dan kelurahan, yang kemudian akan diverifikasi langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Proses verifikasi akan fokus pada jenis pekerjaan calon penerima bansos untuk memastikan keakuratan data.”

“Orang yang terdata masuk dalam kategori miskin tidak otomatis berhak menerima bantuan sosial, jika mereka memiliki pekerjaan tertentu seperti PNS, PPPK, TNI, POLRI, pengusaha, atau pensiunan.

Untuk menerima bantuan, seseorang harus kategori petani, nelayan, buruh, atau peternak. Namun, verifikasi dilakukan secara mendetail dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti pendapatan, kondisi rumah tinggal, status pernikahan, dan sumber penerangan.

Jika indikator- indikator tersebut menunjukkan bahwa seseorang memiliki kehidupan yang relatif baik, maka mereka tidak akan masuk dalam kategori penerima manfaat.

Dijelaskan bahwa, mulai tahun 2025, kepemilikan HP Android juga menjadi salah satu indikator untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial.

Apabila seseorang terdata sebagai orang miskin namun memiliki HP Android, maka mereka dianggap tidak layak menerima bantuan karena status ekonomi mereka dianggap tidak terlalu rendah.

“Kemampuan ekonomi seseorang tidak hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga dari indikator lain seperti kepemilikan HP Android. Jika seseorang membeli pulsa secara rutin, itu dapat menjadi indikator bahwa mereka memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik,”  terangnya.

“ Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kategori Desil 1 hingga Desil 4 untuk penerima bantuan sosial atau penerima manfaat,”tambah Kadis.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), setelah proses pendataan dan verifikasi selesai, bantuan uang akan langsung dikirimkan ke rekening penerima melalui beberapa bank pemerintah seperti BRI dan BNI, atau melalui Kantor Pos dan  Giro.

Program pelayanan melalui Bank pemerintah dan Pos Giro dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dan efisien kepada masyarakat yang membutuhkan.”kata Yustus Dopong Abor.

Dinas Sosial tidak memiliki data lengkap tentang masyarakat miskin di setiap desa, namun Dinas Sosial dapat melihat dampak bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima manfaat. Alokasi keuangan untuk bantuan kepada orang miskin bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Apabila desa-desa tidak menggunakan operator untuk menginput data orang-orang miskin, maka masyarakat yang seharusnya menerima manfaat akan mengalami kerugian.

Terkadang, calon penerima bantuan dianggap sebagai lawan politik dalam pemilihan kepala desa, sehingga operator desa mungkin tidak melakukan input data untuk orang tersebut. Hal ini sangat merugikan calon penerima manfaat.

Kenadala lainnya adalah terkadang desa-desa tidak mau  membiayai operator untuk input data orang miskin karena biaya operator dibebankan pada Anggaran Dana  Desa. Dinas Sosial hanya membiayai operator kelurahan, sehingga desa harus menanggung biaya sendiri untuk menginput data masyarakat miskin.

“Sudah menjadi kewajiban bagi semua desa untuk menyiapkan operator desa, namun implementasinya bervariasi. Ada desa yang sudah intensif dalam mengelola data, tetapi ada juga yang belum terlalu peduli,”ujarnya.

Kami berharap dapat memperoleh data dari desa-desa secara akurat sehingga nama orang yang kategori miskin dapat terinput SIKS-NG.

Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan  tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak menerima.

Jika ada orang yang tidak miskin tetapi pura-pura miskin, maka itu akan menutup kesempatan bagi  orang lain yang lebih membutuhkan dan  berhak menerima bantuan.

Dinas Sosial menghadapi kendala terkait penerima bantuan, seperti penerima bantuan yang sudah meninggal, tetapi keluarganya belum memproses Akta Kematian.

Akibatnya, nama penerima masih terdata dalam daftar penerima manfaat. Sistem telah terkoneksi dengan data kependudukan, sehingga begitu Akta Kematian diterbitkan, nama penerima yang meninggal akan otomatis dikeluarkan dari  daftar penerima manfaat.

Untuk itu, kami selalu mengingatkan kepala desa dan lurah untuk memproses Akta Kematian tepat waktu.

Dinas Sosial menggunakan pendekatan aplikatif melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

“Aplikasi ini sangat membantu dalam mengidentifikasi dan memverifikasi penerima manfaat drngan benar dan tepat sasaran.”ujar kadis.

I PS.W.00309