Driver Ojol Geruduk DPRD NTB, Protes Potongan Aplikator 30–40 Persen

MATARAM  I PintassatuCom I – Puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Persatuan Driver Online NTB menggelar aksi unjuk  rasa di depan Gedung DPRD NTB, Selasa (20/5).

Mereka memprotes kebijakan aplikator yang dinilai merugikan, karena melakukan pemotongan komisi hingga 30–40 persen dari  pendapatan mereka.

Koordinator Lapangan aksi, Rudy Santono, menegaskan bahwa pemotongan tersebut melebihi ketentuan regulasi yang menetapkan batas maksimal di bawah 20 persen. “Kondisi ini membuat para driver jauh dari kata sejahtera. Kami mendesak adanya kenaikan tarif dasar dan perhatian dari  pemerintah daerah,” ujarnya.

Tuntutan juga  disuarakan oleh peserta aksi lainnya, Nasrul. Ia meminta agar DPRD NTB menghadirkan seluruh perwakilan aplikator dalam forum hearing agar para driver mendapatkan kejelasan. “Jangan hanya satu aplikator saja yang dipanggil. Semua harus diundang,” tegasnya.

Taufik  Hidayat, pengunjuk rasa lainnya, menyoroti ketidakjelasan status driver sebagai mitra aplikator. “Kami selalu disebut mitra, tapi tak pernah diajak bicara. Jangan sampai kami diperlakukan seperti budak,” ungkapnya.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Patompo, menyatakan pihaknya akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (hearing) dengan instansi terkait, yakni Dinas Tenaga  Kerja, Kominfo, dan Dinas Perhubungan NTB, serta para aplikator.

Ia juga  mendukung aspirasi pengunjuk rasa terkait pengembangan aplikasi transportasi online buatan lokal jika aplikator yang ada tidak menunjukkan itikad baik. “Kita akan dorong anak muda NTB membuat aplikasi sendiri,” ucapnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPRD NTB, Nadirah Al Habsyi, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan para driver ojol. “Mari kita libatkan potensi anak muda kita untuk mewujudkan aplikasi buatan daerah,” katanya. I PS. Own. 00125