Gubernur NTB Dampingi Wamenkop Tinjau Pembentukan Koperasi Merah Putih di Lombok Timur

LOMBOK TIMUR I Pintassatu.com I – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendampingi Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono dalam kunjungan kerja ke Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, kemarin (2/6).

Dalam kunjungan tersebut, Wamenkop meninjau langsung kesiapan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang merupakan bagian dari program nasional berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

“Pembentukan Koperasi Merah Putih ini menjadi solusi strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi. Kalau koperasinya kuat, ekonomi Indonesia akan kuat,” ujar Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal.

Iqbal  mengungkapkan bahwa di NTB terdapat hampir 5.000 koperasi, di luar program Koperasi Merah Putih. Namun, hanya 54 persen yang masih aktif.  “Itu pun  mayoritas koperasi simpan pinjam, dan  lebih banyak yang meminjam daripada yang menyimpan,” ungkapnya.

Dua isu besar yang menjadi perhatian Miq Iqbal dalam pengelolaan koperasi adalah pengawasan dan  manajemen. Menurutnya, sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, pengawasan koperasi ditarik ke pusat. “Jumlah koperasi sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan pusat mengawasi semua. Harapannya, sebagian wewenang pengawasan dikembalikan ke daerah,” jelasnya.

Pemprov NTB, kata dia, telah menggandeng Fakultas Ekonomi Universitas Mataram untuk mempersiapkan pelatihan manajer koperasi desa. “Kami minta dukungan Kemenkop agar pelatihan ini bisa segera terlaksana dan koperasi desa bisa dikelola secara profesional,” tambahnya.

Sementara itu, Wamenkop Ferry Juliantono menegaskan bahwa pembangunan koperasi desa akan dipercepat. Pemerintah menargetkan 80.000 koperasi Merah Putih terbentuk secara nasional. “Presiden Prabowo akan meluncurkannya pada 12 Juli 2025, dengan target koperasi pertama aktif  pada 28 Oktober 2025,” ungkap Ferry.

Program Koperasi Merah Putih akan melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta mengikat seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Tujuannya, mempercepat proses perizinan dan pembangunan koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Ferry menyebut, koperasi sebagai badan usaha yang dijamin UUD 1945 harus kembali menjadi kekuatan utama dalam perekonomian nasional. “Kita ingin koperasi menjadi alat negara hadir di tengah masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja di desa,” tegasnya. II PS.W.00325