PB HMI MPO Gelar Aksi Nasional di Kementerian ESDM, Desak Hentikan Aktivitas Tambang Merusak di Raja Ampat

JAKARTA I Pintassatu.com I – 10 Juni 2025, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menggelar aksi nasional di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Selatan, Selasa (10/6).

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai merusak lingkungan, khususnya di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ratusan kader HMI dari berbagai cabang di seluruh Indonesia turut terlibat dalam aksi tersebut. Sejumlah Ketua Cabang dari berbagai wilayah hadir langsung, termasuk Ketua HMI Cabang Jayapura yang membawa suara masyarakat adat Papua yang terdampak oleh eksploitasi sumber daya alam.

Dengan membawa spanduk, poster, dan orasi yang menggugah, massa aksi menyampaikan seruan moral agar pemerintah menghentikan praktik pertambangan yang merusak kawasan konservasi dan habitat alami.

Aksi berlangsung damai namun tegas, menunjukkan keseriusan mahasiswa dalam mengawal isu lingkungan hidup dan keadilan ekologis.

Sekitar pukul  15.30 WIB, perwakilan massa aksi diterima secara resmi untuk melakukan audiensi di dalam gedung oleh M. Pradana Indraputra, Staf Khusus Menteri ESDM.

Dalam  forum tersebut, Handy Muharam Ketua Umum PB HMI MPO menyampaikan tiga poin utama aspirasi terkait transparansi izin pertambangan, perlindungan masyarakat adat, dan penyelamatan kawasan konservasi.

Tak lama  berselang, para perwakilan HMI keluar bersama langsung dengan Perwakilan Kementerian ESDM Pradana Indraputra.

Di hadapan seluruh massa aksi, Pradana membacakan secara langsung isi dari dokumen Tanda Terima Aspirasi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tiga poin aspirasi yang diterima dan dibacakan secara terbuka di antaranya:

1. Menjamin penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan mekanisme dan regulasi yang transparan serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
   
2. Melindungi hak dan kearifan lokal masyarakat adat Raja Ampat.
   
3. Memperhatikan keberadaan wilayah konservasi dan  kawasan ekologis strategis dalam aktivitas pertambangan.

Pembacaan poin-poin tersebut disambut dengan tepuk tangan dan pekikan semangat dari massa aksi. Ini menjadi momen simbolis sekaligus penegasan bahwa aspirasi mahasiswa tidak hanya diterima di atas kertas, tetapi diakui  secara terbuka di hadapan publik.

Dokumen aspirasi tersebut ditandatangani oleh M. Pradana Indraputra sebagai pihak pertama dari Kementerian ESDM dan Handy Muharram Nataperwira sebagai pihak kedua Ketua Umum PB HMI MPO.

(Ketua Umum  PB HMI MPO) Handy Muharram menegaskan bahwa langkah ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari proses pengawalan yang lebih serius terhadap kebijakan pertambangan nasional. Ia menyebut aksi ini sebagai bentuk kepedulian HMI terhadap lingkungan dan masa depan generasi mendatang.

“Raja Ampat adalah warisan ekologis dunia. Bukan hanya untuk Papua, tapi untuk Indonesia dan umat manusia. Negara tidak boleh diam saat alam dan masyarakat adat sedang dihancurkan oleh rakusnya eksploitasi,” ujarnya.

PB HMI MPO menyatakan akan terus memantau dan mengawal implementasi dari komitmen yang telah disampaikan, serta menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga lingkungan dan  hak-hak masyarakat adat dari ancaman eksploitasi yang tidak berkeadilan.

Aksi ditutup dengan pembacaan doa dan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan prinsip keadilan ekologis sebagai bagian dari visi besar perjuangan HMI membangun peradaban yang berkeadilan dan berkelanjutan.

II PS. W. 00310425