Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di  Samsat Kota Depok Diduga Jadi Ajang Pungli

DEPOK, PINTASSATU.com I – Rupanya program pemutihan denda pajak kendaraan bemotor( PKB) yang dijalankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sejak 3 bulan lalu tidak berjalan mulus.

Diduga, hal ini dimanfaatkan oleh petugas untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengutif uang kepada wajib pajak(WP) .

Dari pantauan Pintassatu.com, Sabtu(14/6) pungli terjadi dalam pelayanan di Samsat Kota Depok. Dimana, masih banyak WP mengikuti program pemutihan denda pajak PKB.

Namun, kesempatan ini dimanfaatkan oleh sejumlah petugas Samsat Kota Depok yang ada di loket untuk mengutip uang pungli dari WP.

Diduga petugas mengutip uang pungli dalam pengurusan proses balik nama kendaraan untuk sepeda motor Rp 70.000 dan untuk kendaraan roda empat-Rp 100.000 diluar biaya resmi atau yang diatur dialam Pendapatan Negara Bukan Pajak( PNBP).

Terlihat petugas diloket tidak malu-maupun sungkan dalam mengutip uang pungli.

Untuk memperdaya WP petugas berdaluh uang pungli untuk administrasi proses balik nama kendaraan karena banyaknya WP yang juga mau balik nama.

Namun, tidak hanya pungli proses birokrasi pelayanan di Samsat Kota Depok juga  amburadul. Bagimana, tidak untuk proses balik nama usai mengurus prergantian BPKB di gedung Ditlantas Polda Metro Jaya. WP harus kembali ke Samsat Kota Depok untuk perubahan kepemiilikan pada STNK. Disini sejumlah WP dibikin geram karena seharian WP harus menunggu

“Saya datang dari pukul 8.30 WIB dan baru selesai ngurus STNK balik nama pukul 16.00 WIB,” kata Bambang (30) warga Cilodong, Kota Depok kepada Pintassatu.com, Sabtu(14/6).

Menurut Bambang, pelayanan di Samsat Kota Depok tidak ada antrean layaknya pengurusan pergantian BPKB baru di gedung Ditlantas Polda Metro Jaya.

“Kalau ngurus BPKB di Polda Metro Jaya kita dikasih nomor antrean. Kalau disini tidak ada. Jadi, WP hanya menunggu panggilan,” kata Bambang.

Bambang juga mengeluhkan, dirinya merasa dipingpong oleh petugas tanpa ada kejelasan.

“Saya kalau nggak rewel nanya-nanya tidak mungkin selesai. Tadi saya lihat WP diminta uang Rp50.000 dan dikasih kertas warna biru,” pungkas Bambang.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi ketika dikonfirmasi, Sabtu(14/6] melalui saluran telepon dan whatsapp tidak menjawab. Sampai berita ini dinaikkan belum mendapatkan konfirmasi mengenai hal ini .

II PS.W.0975