Seleksi Pejabat Tinggi Pratama, Sekwil NU Maluku, Barang Publik yang Harus Dikawal Bersama

MALUKU l Pintassatu.com I — Senin, 19/05/2025, Proses seleksi terbuka untuk mengisi 15 posisi strategis Jabatan Pimpinan Tinggi  (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku  terus menjadi perhatian berbagai pihak.

Salah satunya datang dari  Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama  (PWNU)  Maluku. Sekretaris PWNU Maluku, Syahril Rumluan, menyatakan dukungan terhadap proses ini sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan bersama dari  seluruh elemen masyarakat.

Menurut Syahril, seleksi tersebut merupakan momentum penting untuk meneguhkan prinsip meritokrasi di tubuh birokrasi daerah. Ia menilai, langkah yang diambil Gubernur Hendrik Lewerissa dan  Wakil Gubernur Abdullah Vanath ini patut diapresiasi karena berorientasi pada kompetensi dan  integritas, bukan sekadar faktor kedekatan politik.

“Ini barang publik, menyangkut kepentingan pelayanan masyarakat. Maka  prosesnya harus terbuka dan  diawasi bersama. Jangan sampai dicampuri kepentingan politik yang bisa merusak kepercayaan publik,” ujarnya kepada wartawan, senin (19/5/2025).

Syahril mengingatkan bahwa bila prinsip meritokrasi tidak dijalankan secara serius, proses seleksi bisa menghasilkan pejabat yang tidak kompeten dan  justru menjadi beban bagi  penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga  menegaskan bahwa hak  prerogatif gubernur dalam menetapkan pejabat eselon II harus tetap digunakan secara arif dan proporsional, sejalan dengan komitmen meritokrasi yang sejak awal  dikedepankan.

Dalam  konteks Pilkada serentak yang baru saja selesai digelar, Syahril berharap seleksi ini benar- benar steril dari  praktik balas jasa politik. Baginya, meritokrasi yang dijalankan utuh dan transparan akan secara otomatis menyingkirkan kepentingan politik praktis, sekaligus menjadi langkah strategis menuju pemerintahan yang bersih dan  akuntabel di Provinsi Maluku. l PS.W.002925