Krisis Thailand, Pengadilan Memberhentikan Perdana Menteri

JAKARTA, PINTASSATU.com – Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025) menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari  tugas-tugasnya sambil menunggu kasus yang menuntut pemecatannya, menambah tekanan yang semakin besar terhadap pemerintah yang sedang berjuang untuk bertahan hidup dan  dikecam dari  berbagai pihak.

Mahkamah menerima petisi dari  36 senator yang menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melanggar standar etika yang melanggar konstitusi atas bocornya percakapan telepon yang sensitif secara politik dengan mantan pemimpin Kamboja yang berpengaruh, Hun Sen.

“Pengadilan telah mempertimbangkan petisi, dan  dengan suara bulat menerima kasus ini untuk dipertimbangkan,” katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters.

Panggilan telepon yang bocor dengan politisi veteran Kamboja tersebut memicu kemarahan dalam negeri dan  membuat koalisi Paetongtarn hanya memiliki mayoritas yang sangat tipis, dengan sebuah partai kunci meninggalkan aliansi dan  diperkirakan akan segera mengajukan mosi tidak percaya kepada parlemen, karena kelompok-kelompok protes menuntut perdana menteri untuk mengundurkan diri.

I neo