Peringkat Empat Negara Termiskin Dunia, Indonesia Mendekati Negara Gagal

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) 12 Juni 2025

Bank Dunia membagi ekonomi dunia menjadi empat kelompok berdasarkan klasifikasi pendapatan nasional bruto atau PNB.

Keempat kelompok tersebut yaitu negara berpendapatan rendah _(low-income countries)_, negara berpendapatan menengah bawah _(lower middle-income countries)_, negara berpendapatan menengah atas _(upper middle-income countries)_, dan negara berpendapatan tinggi _(high-income countries)_.

Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas sejak 2022. Pendapatan nasional bruto per  capita Indonesia saat ini (2024) sebesar 4.870. Pada 2024, terdapat 54 negara di dunia masuk klasifikasi negara berpendapatan menengah atas, dengan pendapatan nasional bruto per  capita antara 4.516 dolar AS sampai 14.005 dolar AS.

Klasifikasi atau pembagian negara berdasarkan pendapatan nasional bruto tersebut mempunyai konsekuensi terhadap klasifikasi tingkat kemiskinan internasional.

Bank Dunia  menetapkan garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia sebesar 6,85 dolar AS (kurs PPP  2017)  per orang per hari,  atau sekitar Rp1,23 juta per orang per bulan. Penduduk yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional tersebut masuk kategori penduduk miskin.

Menurut Bank Dunia,  jumlah penduduk miskin Indonesia, sebagai negara berpendapatan menengah atas, mencapai 171,8 juta penduduk atau 60,3 persen dari  jumlah populasi pada tahun 2024.

Tingkat kemiskinan yang sangat tinggi ini menempatkan Indonesia di urutan keempat negara termiskian di dunia, dari  54 negara dengan klasifikasi yang sama. Indonesia hanya lebih baik  dari Afrika Selatan (63,4 persen), Namibia (62,5 persen) dan  Botswana (61,9 persen).

Tingkat kemiskinan Indonesia lebih buruk dari  Guatemala (57,3 persen), Guinea Khatulistiwa (57 persen), Armenia (51 persen), Fiji (50,1  persen), Georgia (35,6 persen), dan  Gabon (34,6 persen).

Tingkat kemiskinan Indonesia juga  lebih buruk dari  Vietnam (17,9 persen), padahal Vietnam masih masuk kategori negara berpendapatan menengah bawah.

Belum lama  berselang, Bank Dunia  melakukan penyesuaian terhadap garis kemiskinan internasional, dengan mengadopsi kurs PPP  2021, menggantikan PPP  2017.  Penyesuaian ini membuat garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas berubah dari  6,85 dolar AS (PPP  2017)  menjadi 8,3 dolar AS (PPP  2021).

Penyesuaian ini membuat jumlah penduduk miskin Indonesia naik dari  171,8 juta penduduk menjadi 193,5 juta penduduk, atau mencapai 68,3 persen dari  populasi.

Penyesuaian seperti ini telah dilakukan Bank Dunia secara berkala, untuk merefleksikan nilai kurs dan  garis kemiskinan menjadi lebih tepat, dan lebih riil.

Penyesuaian sebelumnya dilakukan pada September 2022, dengan beralih dari  kurs internasional dolar AS PPP  2011 menjadi PPP  2017.  Penyesuaian tahun 2022 tersebut membuat garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas berubah dari  5,5  dolar AS (PPP  2011) menjadi 6,85 dolar AS (PPP  2017).

Tidak  terbayangkan, Indonesia yang kita banggakan, Indonesia dengan kekayaan alam  berlimpah dan  tanah nan  subur, faktanya mempunyai jumlah penduduk miskin sedemikian besar, dan menempati peringkat 4 negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia. Sungguh ironi.

Data di atas membuktikan Indonesia gagal dalam menjalankan perintah konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi  seluruh rakyat Indonesia. Indonesia gagal mewujudkan cita-cata kemerdekaan 1945.

Indonesia gagal mewujudkan cita-cita reformasi tahun 1998 yang membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32  tahun berkuasa.

Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, Indonesia semakin dekat menjadi negara gagal dalam membangun bangsa yang bermartabat  dan berdaulat. Hanya perubahan signifikan dan menyeluruh yang dapat mencegah bangsa ini masuk ke jurang kemiskinan.

Semoga para tokoh dan elit bangsa ini segera menyadarinya dan mencari solusi bersama. Pemberantasan korupsi, dan  mengadili para koruptor, termasuk pejabat tinggi negara, menjadi prasyarat utama untuk memberantas kemiskinan.